Network
PURWAKARTA NEWS - Masyarakat Indonesia perlu mengetahui sejumlah istilah-istilah medis dalam penanganan Covid-19 atau virus corona.
Hal itu sebagai upaya dalam memerangi virus yang berasal dari China tersebut.
Demikian dikatakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito yang dilansir dari laman covid19.go.id.
Baca Juga: Makanan Asli Indonesia Berpotensi Besar Tembus Pasar Kuliner Internasional
Baca Juga: Eksotis dan Menakjubkan, Ini 4 Wisata Pantai di Garut yang Wajib Anda Kunjungi
"Masyarakat perlu mengetahui beberapa istilah terkait vaksinasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi," ujarnya, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 15 Oktober 2020.
Pertama adalah istilah Vaksin. Bahwa, vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia (imunitas), serta akan melindungi manusia dari penyakit yang sedang mewabah, dalam hal ini pandemi Covid-19.
"Apa itu vaksinasi? Suatu prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh, untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit," lanjut Wiku.
Baca Juga: FPI Sebut Dubes Salah Satu yang Persulit Kepulangan Habib Rizieq
Lalu ada Imunisasi. Yaitu suatu proses yang membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi tersebut.
Selanjutnya ada imunitas, yaitu kemampuan kekebalan tubuh memerangi suatu penyakit.
"Dengan demikian, apabila terjadi imunisasi, akan terbentuk imunitas dan akhirnya kita bisa terlindungi," jelas Wiku.
Baca Juga: Kuota BLT UMKM Tahap 2 Hanya 3 Juta Orang, Buruan Daftar! Simak Cara dan Syaratnya di Sini
Saat ini terdapat kandidat vaksin yang dipersiapkan Pemerintah dan akan diberikan kepada masyarakat. Yaitu Sinovac, Sinopharm, Kansino, Astra Zeneca dan Genexine.
Namun, sebelum vaksin-vaksin itu diproduksi secara massal, baik diproduksi dalam negeri maupun luar negeri, harus lulus beberapa tahapan uji klinis.
Tahapan-tahapan ini kata Wiku, bertujuan untuk memastikan keamanan pada manusia termasuk juga menentukan takaran dosis yang aman untuk digunakan.
Baca Juga: Mudahkan Calon Penumpang, Tarif Rapid Test di Bandara Husein Sastranegara Turun Jadi Rp85 Ribu
"Saya ulangi sekali lagi, keamanan vaksin bagi masyarakat adalah prioritas dan tugas utama Pemerintah," Wiku menekankan.
Meskipun begitu, vaksin bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penularan Covid-19.
Vaksin adalah bentuk intervensi kesehatan kepada masyarakat. Menerapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan malahan lebih efektif menurunkan risiko penularan sampai 80 persen.
Baca Juga: BLT UMKM Tahap 2 Dibuka Sampai November 2020, Cek Cara dan Syarat Daftar BPUM Rp2,4 Juta
"Adaptasi perubahan perilaku memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar elemen masyarakat dalam upaya pengendalian Covid-19, termasuk dalam program vaksinasi yang akan kita hadapi," imbuh Wiku.
Masyarakat juga diminta untuk cerdas dan selektif dalam menerima informasi, sebelum mempercayai dan membagikan informasi tersebut kepada orang lain.
"Jadi, kami mohon agar masyarakat betul-betul memahami kondisi pandemi Covid-19, sambil mengubah perilaku, memastikan kita bisa bertahan dan menunggu program vaksinasi, sehingga kita bisa terlindungi dengan berbagai cara," pesan Wiku.
Baca Juga: Pemkab Purwakarta Salurkan BST untuk Karyawan Korban PHK
Disamping itu saat menjawab pertanyaan media, Wiku memastikan Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawal jalannya uji klinis kandidat vaksin.
Termasuk melakukan pengawasan mutu produk melalui sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) hingga produk akhir atau siap pakai.
"Dan harapannya, nantinya bisa diterbitkan izin edar obat oleh BPOM. Sejauh ini belum ada laporan terkait efek samping serius dari relawan yang mengikuti uji coba klinis," katanya.
Baca Juga: Komisi IV Apresiasi Erick Thohir Terbang ke Inggris Cari Vaksin
Sedangkan, untuk peta jalan atau roadmap vaksin, akan menjadi langkah yang konkrit dalam menjalankan program vaksinasi dan dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang ada di masyarakat. Juga untuk rincian dan alokasi bagi prioritas vaksinasi dalam tahap finalisasi.
Pemerintah katanya akan mengedepankan asas keadilan. Masyarakat diminta bersabar dan memantau informasi resmi dari pemerintah.
"Seluruh alokasi prioritas mempertimbangkan kriteria dan prioritas penerima serta wilayah yang mengacu Perpres No. 99 Tahun 2020," jelas Wiku.***
