Network
PURWAKARTA NEWS - Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi PKS, Dedi Juhari mengungkap bahwa di wilayah perkotaan Purwakarta masih ada masyarakat yang nunggak iuran BPJS Kesehatan.
Keluhan-keluhan masyarakat itu diterima oleh Dedi Juhari dalam agenda resesnya di pertengahan bulan Juli tahun 2023 ini yang telah dilaksanakan di berbagai titik di daerah pemilihan (dapil) I meliputi wilayah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.
Dedi Juhari mengatakan dalam pelaksanaan agenda resesnya menampung keluhan masyarakat kaitan infrastruktur jalan lingkungan yang sudah harus dilakukan peningkatan atau perbaikan.
Baca Juga: Kasus Panji Gumilang, Lucky Hakim Ikut Dipanggil Bareskrim Polri
Baca Juga: Pesona Wisata Purwakarta Jaring Puluhan Ribu Wisatawan Selama Libur Lebaran Idul Adha
Selain itu, kata Dedi Juhari, masih ada juga sebagian masyarakat yang mengeluh memiliki tunggakan iuran BPJS mandiri sehingga mereka tak bisa mendapat pelayanan kesehatan atau manfaat dari program tersebut.
"Ada juga keluhan soal pengobatan, contoh misalnya BPJS nunggak, itu memang solusinya susah karena harus dilunasi secara prosedural," ungkap Dedi Juhari kepada wartawan saat melaksanakan reses di kantor DPD PKS Kabupaten Purwakarta, di Jalan Jend. Ahmad Yani, Sindangkasih, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Jumat 14 Juli 2023.
Dedi Juhari mengungkap bahwa jumlah keluhan yang ia terima kaitan iuran tunggakan BPJS yang terjadi di masyarakat ini memang tidak banyak, namun masih ada yang ditemukan di wilayah perkotaan Purwakarta.
Ia juga mengaku bahwa dirinya sempat mengusulkan anggaran dalam rapat banggar di DPRD untuk menanggulangi adanya tunggakan masyarakat peserta BPJS. Namun memang belum ada realisasi.
