Network
PURWAKARTA NEWS - Diduga karena belum mengantongi izin dan memproses izin dengan mengajukan kegiatan yang berbeda. Belum lama ini, area PT Cahaya Natural Bumi yang berlokasi di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu, Purwakarta disidak langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
Terkait hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik di Forum Generasi Muda Purwakarta (FGMP), Agus Sanusi, angkat bicara, menurutnya sejak awal lokasi tersebut itu site plannya untuk agro wisata. Bahkan kabarnya sudah lama izinnya diajukan ke Pemerintah.
"Saya kok curiga seperti ada maksud lain dari sidak tersebut," ujar Agus, Senin 31 Mei 2021.
Baca Juga: Ilmuan Temukan Peninggalan Prasejarah di Kawasan Ibu Kota Baru
Menurutnya, sidak yang dilakukan wakil rakyat itu nampak ganjil kenapa tidak ditanggapi sejak awal sehingga bisa dibina dan diarahkan oleh pemerintah.
"Ini kan seperti mempersulit orang mau berusaha padahal katanya pemerintah ingin membangun ekonomi daerah. Ada pengusaha malah diperlakukan seperti itu dan dimanakah peran pembinaan pemerintah terhadap para pengusaha selama ini?" ujarnya.
Kedua, lanjut Agus, jika tujuannya betul-betul sidak maka sangat penting untuk mendengarkan informasi dan meminta klarifikasi dari pihak perusahaan bukan untuk seakan melakukan vonis.
Baca Juga: Puncak Kenaikan Kasus Covid-19 pasca Lebaran Diperkirakan Akhir Juni
"Dugaan-dugaan itu masih harus diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak perusahaan bukan sepihak. Sebab disini kita bukan hanya bicara regulasi akan tetapi citra diri seseorang yang kehormatannya juga harus dijaga," ujarnya.
Ketiga, seharusnya yang bersangkutan juga melakukan sidak galian yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan tidak berizin di Purwakarta seperti di Campaka, Sukatani dan daerah lainnya. Jangan sampai terlihat tebang pilih dan mencari-cari kesalahan sebab akhirnya terkesan ada kepentingan lain didalamnya.
Baca Juga: Politisi Sudah Banyak, Alumni HMI Didorong Jadi Pengusaha
"Pengusaha itu bisa kok dibina dan arahkan asal ada keinginan baik dari pemerintah. Ya kita lihat saja apa semua akan diperlakukan sama khususnya di seluruh Purwakarta," ujarnya seraya mengatakan, mari kita tunggu ketegasan pemerintah dan wakil Ketua Komisi IV DPR RI terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang jelas-jelas melakukan galian dan merusak lingkungan di Kabupaten Purwakarta.***
