Network
Agus juga mengungkap bahwa ada timbul pertanyaan lain, yaitu soal yang banyak terpasang itu atribut siapa? "Jelas gambar partai dan dirinya. Soal lainnya, apakah APK yang ia pasang pada billboard jalan protokol membayar kewajiban pajaknya? Ini harus ditelusuri juga," ujarnya.
Agus juga mengatakan, terhadap hal-hal aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Penjabat Bupati harus cermat dan hati-hati untuk mengakomodirnya. Karena selain akan menambah beban dan tanggung jawab, bisa juga menjadi perangkap bagi Penjabat Bupati itu sendiri.
Baca Juga: Pertunjukan Air Mancur Taman Sri Baduga Batal Digelar di Bulan Ini, Ternyata Ini Penyebabnya
Baca Juga: Pemkab Purwakarta Alokasikan Anggaran Rp 50 Miliar Lebih untuk Pilkada 2024
"Sudah jadi rahasia umum, adanya sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pembangunan tajug gede, diantaranya soal status tanah, metode penganggaran ataupun pemanfaatannya. Belum lagi beban persoalan hutang bulan siltap untuk perangkat desa, honor GTT Satap, Keagamaan dan operator data. Ditambah tunda bayarnya DBHP tahun 2016, 2017 dan 2018, sebagaimana temuan dalam LHP BPK tahun 2018," kata Agus Yasin.
Menurutnya, masalah ini akan menimbulkan persoalan serius, jika diselesaikan tanpa ada investigasi terlebih dahulu sebab akibatnya.
"Oleh karena itu Penjabat Bupati jangan mudah terintervensi oleh seseorang yang mengatasnamakan kepentingan yang sebenarnya bukan seutuhnya untuk masyarakat. Serta harus hati-hati menyerap aspirasi yang juga mengatas namakan tokoh masyarakat Purwakarta padahal nyatanya sudah pindah alamat ke daerah lain," ujar Agus.
"Intinya, terhadap beberapa aspirasi itu, sekali lagi Penjabat Bupati perlu kehati-hatian dan berpikir secara seksama. Karena bukan mustahil apabila terjadi masalah akan terkena juga getahnya," pungkas Agus.***
