Tanggapan DPRD Soal APH Selidiki Kebocoran Anggaran PDAM, Ketua dan Komisi Saling Lempar

- 8 Juni 2023, 17:08 WIB
Gedung DPRD Purwakarta.
Gedung DPRD Purwakarta. /Foto:Istimewa.

PURWAKARTA NEWS - Belum lama ini, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Purwakarta Awod Abdul Gadir menyerukan dukungan agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki dugaan kebocoran anggaran di Perumda Gapura Tirta Rahayu atau PDAM Purwakarta.

Menurut Awod, langkah tersebut perlu dilakukan guna memastikan ada dan tidaknya praktek nakal  dalam pengelolaan keuangan di PDAM Purwakarta. Terlebih anggaran yang dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut nilainya sangat fantastis, tapi minim kontribusi terhadap kas daerah.

Baca Juga: GMPK Minta APH Selidiki Dugaan Kebocoran Anggaran PDAM Purwakarta

Baca Juga: Sopir Ambulans dan Dishub Purwakarta Berdamai, Kadishub Janjikan Program Ini untuk Para Sopir

"Harus (diselidiki). Paling tidak ini untuk mengclearkan. Dan PDAM harus terbuka. Toh itu badan usaha milik publik," kata Awod Abdul Gadir, saat diwawancarai disela-sela gelaran TalkShow PNC bertajuk PDAM-Ku Sayang PDAM-Ku Malang, pada Minggu 4 Juni 2023.

Sementara, Ketua DPRD Purwakarta H Ahmad Sanusi ketika dimintai tanggapan soal seruan GMPK agar APH menyelidiki dugaan kebocoran anggaran di PDAM Purwakarta mengaku enggan berkomentar banyak.

Baca Juga: Tiga Tahun, PDAM Purwakarta Nunggak Setor PAD?

Baca Juga: Pedagang Sate Maranggi di Purwakarta Ngeluh Pasca Diberlakukannya Grafik Perjalanan KA

Namun, ia tak menampik pentingnya peranan APH untuk menyelidiki dugaan kebocoran anggaran di PDAM Purwakarta.

Pria yang akrab disapa H. Amor itu juga menyarankan agar wartawan mengkonfirmasi hal tersebut ke Komisi II sebagai komisi terkait.

"Ke Komisi II aja ya, kata H Amor, dikutip Purwakartanews dari Sinarjabar.com," Kamis 8 Juni 2023.

Baca Juga: Diduga Disebut Ugal-ugalan oleh Kadishub, Ratusan Driver Ambulans Datangi Kantor Dinas Perhubungan Purwakarta

Baca Juga: Aktivis Muda Minta Bupati Anne Buka Alun-alun Purwakarta untuk Umum

Sementara, Ketua Komisi II Dias Rukmana Praja saat dimintai tanggapannya juga memberikan jawaban yang sama dengan Ketua DPRD Purwakarta. Keduanya kompak saling lempar, kali ini Dias, menyarankan wartawan agar mengkonfirmasi Sekretaris Komisi II Alaikassalam.

"Kita sudah bagi-bagi tugas," jawab Dias.

Sebelumnya, PDAM Purwakarta dilaporkan gagal setor bagi hasil pendapatan ke kas daerah. Padahal, setiap bulan perusahaan tersebut memperoleh pemasukan Rp 1,9 milyar atau 22,8 milyar pertahun dari 23.007 pelanggan sektor rumah tangga. Belum dari sektor niaga dan industri. Tak berhenti disitu, hampir setiap tahun anggaran dari APBD Purwakarta, provinsi hingga pusat juga kerap digelontorkan sebagai dana penyertaan modal. Jika diakumulasi, angkanya sudah lebih Rp 100 milyar.***

Editor: Aik Hakiki


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x