Network
PURWAKARTA NEWS - Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Purwakarta Awod Abdul Gadir meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan atas dugaan kebocoran anggaran yang terjadi di Perumda Gapura Tirta Rahayu atau PDAM Purwakarta.
Menurut Awod, langkah tersebut perlu dilakukan guna memastikan ada dan tidaknya praktek nakal dalam pengelolaan keuangan di PDAM Purwakarta. Terlebih anggaran yang dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut nilainya sangat fantastis, tapi minim kontribusi terhadap kas daerah.
Baca Juga: Sopir Ambulans dan Dishub Purwakarta Berdamai, Kadishub Janjikan Program Ini untuk Para Sopir
Baca Juga: Tiga Tahun, PDAM Purwakarta Nunggak Setor PAD?
"Harus (diselidiki). Paling tidak ini untuk mengclearkan. Dan PDAM harus terbuka. Toh itu badan usaha milik publik," kata Awod Abdul Gadir, saat diwawancarai disela-sela gelaran TalkShow PNC bertajuk PDAM-Ku Sayang PDAM-Ku Malang, pada Minggu 4 Juni 2023.
Pria yang akrab disapa Ami Awod itu mengaku heran mengapa perusahaan yang telah berdiri puluhan tahun itu tak kunjung memberi kontribusi besar bagi daerah, padahal PDAM sendiri mengelola dana rutin yang diperoleh dari pelanggan dan hampir dalam setiap tahunnya mendapat suntikan dana dari APBD Kabupaten, Provinsi hingga pusat.
Baca Juga: Pospera Menilai Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Terlalu Lembek Sikapi Permasalahan PDAM
Baca Juga: Pospera Minta Direksi PDAM Purwakarta Mundur
"Ketika sekarang kasusnya muncul gagal setor ke kas daerah, hal ini mengindikasikan dalam pengelolaan keuangannya ada masalah. Bahkan mungkin sudah sangat kronis. Sangat tepat kalau APH menyelidiki," terang Awod.
