DPMD Diminta Revisi DPT Pilkades dan Perhatikan Honor Panitia, LBH Ansor Purwakarta Akan 'Ngadu' ke Komnas HAM

PURWAKARTA NEWS - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Purwakarta mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta pada Kamis, 30 September 2021.

Kedatangan LBH Ansor itu untuk audiensi dengan pihak DPMD terkait permasalahan Pilkades Serentrak di Purwakarta yang sempat tertunda sebelumnya.

Pada audiensi itu, LBH Ansor Purwakarta meminta pihak DPMD agar mencabut atau merevisi Surat Edaran (SE) Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tidak berubah.

Baca Juga: Pupuk Kujang Latih IRT tak Berpenghasilan Supaya Lebih Produktif dan Tangguh

Baca Juga: Harga Telur di Purwakarta Naik Seribu Rupiah, Peternak Masih Rugi untuk Beli Pakan Ayam

"Hal ini sinyalir mencederai nilai-nilai demokrasi dan melanggar konstitusi. Karena dengan ditundanya Pilkades selama 2 bulan ada kemungkinan daftar pemilih bertambah dari kalangan pemilih pemula, pensiun TNI/Polri, perpindahan penduduk serta lainnya," ujar Idris Wikarso, SH, Ketua LBH Ansor Purwakarta, Kamis, 30 September 2021.

Untuk itu, LBH Ansor Purwakarta meminta pihak DPMD berkoordinasi dengan pihak lainnya agar mengupayakan DPT bertambah.

Kemudian, dalam audiensi itu, LBH Ansor Purwakarta meminta agar memperhatikan honor para Panitia Pilkades.

Baca Juga: Kades Jatimekar Ditahan Kejari Purwakarta, Terjerat Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Rp1,2 Miliar