Network
Ia tak menampik, dalam proses penyerapan anggaran di masa pandemi seperti ini terdapat beberapa kendala. Misalnya, proses lelang yang bersumber dari dana transfer dan bantuan provinsi masih berproses. Sehingga, penyerapannya masih belum maksimal.
"Kemudian, proses pencairan untuk kegiatan yang sudah berjalan, itu masih tahap pencairan uang muka. Secara umum, itu menjadi beberapa kendalanya," kata Anne.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada bulan triwulan ke empat.
Baca Juga: Pertama di Uni Eropa, Irlandia Kutuk Aneksasi Tanah Palestina oleh Israel
Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut bisa mencapai lebih dari 80 persen hingga akhir tahun nanti.
"Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 87-90 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap," kata Norman.
Norman juga menambahkan, dalam perumusan APBD 2021, penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat.
Norman pun tak menampik, jika pandemi ini cukup mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah. Sehingga, banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah. Memang, menurut dia, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat.
Baca Juga: Paguyuban Petani Muda Nusantara Siap Cetak Generasi Muda yang Mencintai Pertanian
Terkait total anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19, itu angkanya mencapai 8 persen dari total dana alokasi umum (DAU). Anggaran tersebut, merupakan akumulasi dari pergeseran program kegiatan di semua OPD yang ada.
