Network
Tidak hanya di perusahaan, sejumlah fasilitas pendidikan seperti misalnya perguruan tinggi di Purwakarta juga masih banyak menahan ijasah mahasiswanya karena alasan utang piutang.
"Walaupun perguruan tinggi tidak ada kaitannya dengan Pemkab Purwakarta. Tapi setidaknya, karena pelanggaran HAM ini terjadi di Purwakarta, pemkab harus mengambil tindakan," ujar Aceng, Selasa 15 Desember 2020.
Isu lain yang menjadi perhatian, tambah aceng, adalah pelecehan atau tindakan asusila terhadap pekerja atau buruh perempuan di Industri.
Aceng meminta Pemkab Purwakarta pro aktif mengambil langkah pencegahan dan menginventarisir kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan buruh perempuan dan membantu menyelesaikannya sampai tuntas.
Baca Juga: Misteri Rumah Paling Sepi dan Terpencil di Dunia, Sudah Kosong Selama Hampir 100 Tahun
Sebelumnya, Kabupaten Purwakarta meraih Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Mewakili Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika penghargaan diterima oleh Asisten Daerah (Asda II), Agus Rachlan Suherlan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Imam Suyudi di Kanwil Kemenkumham Jabar, Senin 14 Desember 2020.
Terkait hal itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi penyemangat untuk terus memberikan kesetaraan pelayanan kepada masyarakat. Dia meyakini dengan pelayanan publik yang maksimal, mampu memberikan kepuasan kepada warga.
"Kami dari Pemkab memberikan kesetaraan dalam berbagai layanan publik dan mendapatkan apresiasi dari kementerian hukum. Mudah-mudahan ini memicu jajaran Pemkab untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada siapa pun," ujarnya.***
