Network
PURWAKARTA NEWS - Imbauan hingga tindakan tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan dalam menekan penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah selama ini dianggap sudah tepat.
Hal tersebut seperti dikatakan sejumlah ulama atau ajengan dan Habib pada Deklarasi Mudzakarah Ajengan dan Habaib yang dilaksanakan di Ponpes Roudlotul Tarbiyah di Desa Liunggunung, Kec Plered, Kab Purwakarta, Selasa 8 Desember 2020.
Salah satu peserta Deklarsi Mudzakarah Ajengan dan Habaib yakni Habib Abdullah Muhsin mengatakan, proses hukum hingga tindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui TNI/POLRI selama ini sudah tepat dan harus didukung masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Ulama dan Habib di Purwakarta Kecam Tindakan Mengganti Kalimat Ajakan Shalat Jadi Hayya Alal Jihad
Hal tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat terhindar dari pandemi yang hingga hari ini angka penyebarannya terus bertambah.
"Tindakan pemerintah bagi pelanggar prokes itu sudah tepat dan saya setuju. Malah jika selama ini tindakan pemerintah sudah 100 persen, maka menurut pribadi saya harus ditambah menjadi 200 persen. Karena tindakan tersebut untuk kebaikan semua masyarakat agar terhindar Covid 19 tersebut" ucapnya.
Ditambahkan Habib, saat ini pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan dana sekitar 700 trliun rupiah untuk untuk penanganan COVID-19. Dirinya mengajak, masyarakat untuk senantiasa mematuhi imbauan prokes sehingga covid 19 segera dapat diatasi dan masyarakat terselamatkan dari pandemi.
Baca Juga: Enam Penyerang Polisi Tewas, Istana Pastikan Komitmen Negara Lindungi HAM Tidak Pernah Surut
"Ini bukan untuk pemerintah tapi untuk kebaikan dan kesehatan kita sebagai masyarakat. Kita ikuti saja, apa susahnya sih, gak ada susahnya, gak ada repotnya. Tapi kenapa kok masih saja ada yang melanggar bahkan secara sengaja membangkang. Saya gak ngerti," ujarnya.
