PURWAKARTA NEWS - Kesal karena anggaran Dana Desa tahun 2022 tak ada yang direalisasi, warga Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta menyegel kantor desanya sendiri.
Terpantau dilokasi pada Jumat 9 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, warga menyegel kantor desa menggunakan alat peraga spanduk yang meminta penjelasan dari kepala desa tentang penggunaan Dana Desa.
Abdur Rosidirman salah satu perwakilan warga Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, menyebut aksi penyegelan kantor desa itu dilakukan untuk meminta transparansi penggunaan dana desa tahun 2022.
Baca Juga: Tanggapan DPRD Soal APH Selidiki Kebocoran Anggaran PDAM, Ketua dan Komisi Saling Lempar
Pasalnya di tahun 2022 lalu, kata Abdur Rosidirman tidak ada realisasi berbentuk fisik maupun manfaat bagi masyarakat dari dana Desa Pangkalan.
"Karena dalam bukti fisiknya itu tidak ada dari semua anggaran baik pembangunan, pertanian, bantuan covid dan lainnya itu tidak ada, jadi masyarakat menanyakan kemana dana anggaran tahun 2022," ucap Abdur kepada wartawan di sekitar Kantor Desa Pangkalan, Jumat 9 Juni 2023.
Abdur juga menyebut berdasarkan pengetahuan warga, ada salah satu anggaran desa yang nilainya sekitar Rp 1 miliar untuk pembangunan. Namun, fisik bangunan itu hingga kini tidak ada.
"Justru itu kami warga memasang sepanduk ini untuk meminta penjelasan dari pak kepala desa. Karena hingga kini, kami belum menerima penjelasan mengenai kemana perginya dana desa tersebut," kata dia.
Pada aksi ini, Abdur bersama warga lainnya menuntut Kepala Desa Pangkalan Acep Djudiana secara legowo mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca Juga: Aktivis Muda Minta Bupati Anne Buka Alun-alun Purwakarta untuk Umum
"Tuntutan masyarakat adalah biar saat ini Desa Pangkalan ini adem, ayem dan tentram. Mohon dengan segala hormat, kami dari Forum Komunikasi Masyarakat dan saya sebagai perwakilan, tolong kepala desa untuk berhenti dari jabatannya," ujar Abdur.
Baca Juga: Keluarga Kades jadi Penerima Rutilahu, Warga Cisaat Purwakarta Ngadu ke Pemuda Pancasila
Baca Juga: Sopir Ambulans dan Dishub Purwakarta Berdamai, Kadishub Janjikan Program Ini untuk Para Sopir
Dikatakan Abdur, tuntutan itu telah disetujui oleh masyarakat, sejauh ini sudah ada sekitar 1.000 warga yang tandatangan dan mengumpulkan KTP meminta Kepala Desa Pangkalan untuk mundur.
"Sudah seribu lebih tandatangan ditambah dengan KTP warga yang meminta kepala desa pangkalan untuk mundur," tandasnya.***