Network
PURWAKARTA NEWS - Aliansi Mahasiswa Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) mengecam tindakan represif pihak kepolisian yang terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law pada Rabu, 7 Oktober 2020 lalu.
Seperti diketahui, unjuk rasa itu sempat diwarnai kericuhan dan berlanjut pada pembubaran massa aksi secara paksa oleh aparat kepolisian.
Saat kericuhan terjadi, massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Hukum Unisba yang terdiri dari BEM FH, DAM FH, HMI HUKUM, SAPMA PP, DEMOCRACY FHISLF FH, HIMAPI FH, dan HIAMPER FH mengevakuasi diri ke dalam Kampus Unisba yang berada di Jalan Tamansari Nomor 1, Kota Bandung.
Baca Juga: Mitos di Balik Keindahan Alam Gunung Bongkok Purwakarta
"Sekitar pukul 21.30 WIB, pihak kepolisian melakukan penyisiran ke wilayah Kampus Unisba dan melakukan tindakan represif dengan menembakan gas air mata ke dalam kampus. Bahkan menyebabkan kaca pos satpam pecah," ucap Koordinator Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiwa Hukum Unisba, Zaky Salafy, dalam rilis yang diterima purwakartanews, Minggu 11 Oktober 2020.
Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja pun berlanjut pada, Kamis 8 Oktober 2020. Aksi itu pun kembali diwarnai kericuhan.
"Aparat kepolisian Kembali melakukan penyisiran, menembakkan gas air mata, dan pemukulan secara brutal di depan Gedung LPPM UNISBA, melakukan penyerobotan dan menganiaya security LPPM UNISBA serta memecahkan kaca dari pos security menggunakan senjata laras panjang," lanjut Zaky dalam rilis tersebut.
Baca Juga: [UPDATE] Kasus Covid-19 Indonesia per 11 Oktober 2020: Pasien Positif Bertambah 4.497 Orang
Selanjutnya di Tugu Toga tepat di Kawasan Rektorat Unisba, represifitas terhadap massa aksi semakin menjadi.
