Network
PURWAKARTA NEWS - Penggunaan politik identitas menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2023 ini semakin marak. Bahkan hal ini terjadi dikalangan elite politik.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidari penggunaan agama untuk kepentingan politik itu bagaimanapun tidak bisa dibenarkan.
Menurut salah satu tokoh penggerak Nahdlatul Ulama di Purwakarta itu penggunaan politik agama akan membawa malapetaka atau kehancuran dan mengancam ke-bhineka-an.
Baca Juga: Selama Dua Tahun Tower Ilegal di Desa Wanayasa Aman-aman Saja untuk Beroperasi?
"Menggunakan agama untuk kepentingan politik di manapun membawa kehancuran, apalagi di Indonesia yang multi segalanya. Semua sepakat soal itu," ungkap Kang Deni, begitu ia disapa saat diwawancarai oleh Tim Purwakarta News, Senin 2 Oktober 2023.
Politik agama baru-baru ini secara lantang telah ditolak oleh Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas. Kang Deni sepakat bahwa penggunaan politik agama menjelang Pemilu 2024 ini tidak boleh digunakan oleh pihak manapun.
Dan kata dia, pernyataan Menag Yaqut tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh warga Indonesia terkhusus warga Nahdliyyin.
"Jadi pernyataan menteri agama adalah alarm bagi semuanya, menjelang pemilu ini jangan lagi menunggangi agama untuk kepentingan kepentingan politik," ungkap dia.
