Bupati Berharap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tingkatkan PAD Purwakarta

- 15 Juni 2021, 14:22 WIB
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Covid-19
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Covid-19 /Fajar Maritim

PURWAKARTA NEWS - Pemkab Purwakarta bersama DPRD gelar paripurna pembicaraan tinggkat dua penetapan keputusan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Selasa 15 Juni 2021 di Gedung Dewan, Ciganea, Purwakarta.

Dalam paripurna dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat itu, hadir Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi Wakil Bupati Purwakarta, Aming.

Dalam keterangannya, Ambu Anne mengatakan, berdasarkan laporan dari Pansus DPRD dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut secara keseluruhan terhadap substansi Raperda tersebut dapat dipahami yang tentunya setelah melalui serangkaian pembahasan secara seksama antara rekan-rekan DPRD termasuk dengan Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Selasa 15 Juni 2021, Nino Ajukan Pisah Ranjang Kepada Elsa

"Dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta, termasuk bangunan baik untuk fungsi hunian, usaha, maupun campuran perlu diimbangi dengan upaya peningkatan dalam pengaturan dan pengendaliannya agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat mewujudkan bangunan yang fungsional, seimbang, andal dan selaras dengan lingkungannya," kata Ambu Anne.

Menurutnya, raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula diajukan dengan nomenklatur Raperda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pada awalnya dimaksudkan untuk penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, agar sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 05/PUPR/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

"Akan tetapi, seiring dengan adanya Peraturan baru di tingkat pusat yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP Nomor 16 Tahun 2021, maka perlu adanya perubahan nomenklatur Raperda yang diusulkan agar sesuai dengan aturan tersebut di atas termasuk penyesuaian terhadap beberapa subtansi materi muatannya," kata Ambu Anne.

Baca Juga: Pilkades Serentak, Pemerintah Purwakarta Diminta Berikan Dispensasi Libur untuk Karyawan

Sementara itu, dalam Raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini, Pemerintah Daerah sepakat dimuat beberapa materi baru, yang dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah yang telah ada, diantaranya yaitu;

Halaman:

Editor: Fajar Maritim


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x