PURWAKARTA NEWS - Pemerhati Pembangunan dan Kebijakan Publik dari Institut Nusantara Politica Aceng Purwanata menyoroti keberangkatan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Purwakarta Karliati Djuanda ke Provinsi Bali.
Pihaknya menilai keberangkatan Karliati Djuanda dengan memboyong lima orang staf ke Provinsi Bali menabrak dan bertentangan dengan sejumlah kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta.
Apalagi, kata dia, Bali merupakan zona beresiko penularan Covid-19 dan menjadi lokasi yang diwaspadai adanya transimisi lokal Mutasi Covid-19 (variant of concern) yakni varian Afrika Selatan B.1.351 dan varian Inggris B.1.1.7.
Baca Juga: Hormati Puan Maharani, Ganjar Pranowo Terkenang saat Tidak Punya Modal
Menurutnya, kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal penanganan pandemi Covid-19 sebetulnya sudah sangat baik. Ada pembatasan yang ketat untuk tamu dari luar daerah yang mau berkunjung ke Purwakarta
"Dan tentu menjadi kontraproduktif saat Kepala DKUPP dengan membawa lima staf malah terbang ke Bali, yang mana kemudian sangat rawan menjadi 'carrier Covid-19' saat mereka kembali ke Purwakarta," ujarnya, Jumat 28 Mei 2021.
Dia meminta keberangkatan Kepala DKUPP ke Bali menjadi perhatian Satgas Covid-19 di Purwakarta dengan mengambil sejumlah langkah mitigasi saat mereka kembali ke Purwakarta.
Baca Juga: Tanggapi Polemik TWK KPK, Jusuf Kalla: Sesuai Aturan Sajalah
Pihaknya juga meminta Inspektorat Purwakarta untuk menindak lanjuti dugaan pelesiran dan penyalah gunaan wewenang yang dilakukan Kepala DKUPP Purwakarta Karliati Djuanda tersebut.
Adapun Karliati Djuanda dengan membawa sejumlah staf terbang ke Bali guna menghadiri acara kemetrologian di salah satu kota di Bali.
"Kepala DKUPP membawa lima staf termasuk kepala UPTD Metrologi. Tapi yang janggal staf yang lain dicurigai tidak ada kaitan dengan kemetrologian," ujarnya.
"Dugaan pelesiran ini patut diusut. Kegiatan ini patut diduga dimanfaatkan untuk pelesiran jika memang bukan berkaitan langsung dengan pekerjaan," sambungnya.
Ia juga meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten (BKPSDM) melakukan pembinaan kepada Kepala DKUPP Karliati Djuanda dan sosialisasi kepada ASN yang lain agar memiliki 'sense of crisis' guna mendukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19.***