Network
PURWAKARTA NEWS - Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawainya harus sesuai aturan.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan periode 2014-2019, Jusuf Kalla saat diwawancarai usai melantik Pengurus Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu 2021-2026, di Bengkulu, Jumat 28 Mei 2021.
"Ya sesuai aturan sajalah," kata Jusuf Kalla, dilansir dari Antara.
JK tidak banyak mengomentari pelaksanaan TWK di KPK yang membuat 75 orang pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat dimana 51 orang yang memiliki nilai merah diberhentikan dan 24 lainnya dibina kembali wawasan kebangsaan dan bela negaranya.
JK yang didampingi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai melayani wawancara singkat dengan sejumlah awak media memilih berlalu menuju mobil untuk menghadiri sejumlah agenda lainnya di Bengkulu.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Puskaki) Bengkulu Melyansori menyayangkan keputusan pimpinan KPK yang mendepak 51 orang pegawainya karena tidak lolos dalam TWK tersebut.
Baca Juga: Segel Bangunan Liar Dedi Mulyadi di Pasawahan, Satpol PP Purwakarta: Tidak Bisa Seenaknya!
Apalagi, kata dia, dari 51 orang tersebut banyak yang merupakan tokoh kunci yang selama ini berperan dalam pengungkapan kasus-kasus besar korupsi seperti Novel Baswedan yang telah menjadi penyidik senior di KPK.
