Network
Baca Juga: Soal Berdiri Front Persatuan Islam, Mahfud MD: Front Perempuan Islam Juga Boleh, Asalkan
"BEM Nusantara DKI Jakarta mendukung penuh tindakan pemerintah atas pembubaran ormas yang bertentangan dengan ideologi negara," katanya.
Sebelumnya diberitakan Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan keputusan yang termuat dalam SKB enam menteri dan lembaga yang isinya melarang seluruh aktivitas dan atribut Front Pembela Islam atau FPI.
Pelarangan FPI tersebut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014.
FPI disebut tidak lagi mempunyai 'legal standing' baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.
Baca Juga: Bocah SMP di Cianjur Bikin Sibuk Polisi Indonesia dan Polisi Malaysia
FPI dinilai banyak melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum. Pelanggaran tesebut di antaranya tindak kekerasan, "sweeping" secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.
"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," ujar Mahfud.
Di samping tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum, yakni 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lainnya.***
