Network
PURWAKARTA NEWS - Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan supervisi sekaligus koordinasi implementasi Pendidikan Antikorupsi ke Dinas Pendidikan dan Sekolah percontohan di Kabupaten Purwakarta. Tepatnya di SDN Ciwangi, Kecamatan Bungursari, pada Kamis 18 Maret 2021.
Supervisi tersebut dilakukan mengingat Kabupaten Purwakarta telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang implementasi zona pendidikan antikorupsi di sekolah jenjang SD dan SMP.
Selain itu, Purwakarta juga telah menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis Tujuh Poe Atikan Purwakarta Istimewa, sehingga KPK ingin melihat langsung best practise yang dilakukan baik secara subtansi atau materi, metode dan hal-hal positif lainnya.
Baca Juga: Fatwa MUI Vaksinasi Covid-19 Tidak Membatalkan Puasa
Kepada Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto mengatakan, pada prinsipnya segala sesuatu terkait penerapan pendidikan antikorupsi telah dilakukan secara komprehensif mulai dari penyusunan regulasi dalam bentuk perbup, pembentukan kelompok kerja (pokja), penyusunan pedoman dan modul pembelajaran, deklarasi seluruh sekolah, Training of Traner (ToT) para pemateri, pendidikan dan diklat untuk guru-guru sampai pada monitoring dan evaluasi.
"Selain itu, telah dilaksanakan perlombaan seperti festival film pendek dengan tema pendidikan antikorupsi, lomba sosiodrama melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk jenjang SMP dan lomba membuat poster tentang pendidikan antikorupsi," kata Purwanto, kepada awak media.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Insersi Pendidikan Anti Korupsi KPK, Agung Kusnandar mengapresiasi penerapan pendidikan dan pelatihan antikorupsi di Kabupaten Purwakarta.
Menurutnya, pencapaian sementara yang ada di Kabupaten Purwakarta ini adalah sesuatu yang positif dan dapat dijadikan percontohan untuk Kabupaten/Kota lain yang ada di Indonesia.
