Network
"Sehingga bisa terang benderang apakah kasus ini lanjut atau sudah dihentikan," ucapnya.
Tidak hanya itu, Hendra menilai akibat belum ada kejelasan hukum, justru bisa menghambat penyerapan anggaran.
Baca Juga: Bapenda Karawang Angkat Suara Soal Billboard Iklan Miras yang Ada di Pinggir Pos Polisi Dawuan
"Karena informasi yang saya terima penyerapan anggaran Pemda Karawang sampai detik ini masih dibawah 50 persen," ungkapnya.
"Ini berpotensi timbulnya polemik di Dinas PUPR akibat tidak terlaksananya penyerapan anggaran kepada masyarakat penerima manfaat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Karawang Martha Parulina Kejaksaan Negeri Karawang memastikan kasus dugaan fee pokir anggota DPRD Karawang akan ditentukan kelanjutannya pada pertengahan September ini.
“Pemeriksaan sebentar lagi akan selesai kita lakukan dan pertengahan bulan ini akan kita sampaikan,” kata Martha.
Lamanya pemeriksaan dugaan korupsi pokir, kata Martha, karena bukan hanya melibatkan puluhan anggota DPRD. Melainkan juga kontraktor dan sejumlah pejabat Pemda Karawang.
“Kami punya waktu enam bulan, itu cukup waktu dalam memeriksa. Kami pastikan proses pemeriksaan ini kami jalani sesuai waktu yang kami punya,” katanya.
Diketahui, Pokir DPRD Karawang dan juga eksekutif dituangkan dalam bentuk pekerjaan fisik yang dikerjakan pihak ketiga atau kontraktor.
