PURWAKARTA NEWS - Penggunaan politik identitas menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2023 ini semakin marak. Bahkan hal ini terjadi dikalangan elite politik.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidari penggunaan agama untuk kepentingan politik itu bagaimanapun tidak bisa dibenarkan.
Menurut salah satu tokoh penggerak Nahdlatul Ulama di Purwakarta itu penggunaan politik agama akan membawa malapetaka atau kehancuran dan mengancam ke-bhineka-an.
Baca Juga: Selama Dua Tahun Tower Ilegal di Desa Wanayasa Aman-aman Saja untuk Beroperasi?
"Menggunakan agama untuk kepentingan politik di manapun membawa kehancuran, apalagi di Indonesia yang multi segalanya. Semua sepakat soal itu," ungkap Kang Deni, begitu ia disapa saat diwawancarai oleh Tim Purwakarta News, Senin 2 Oktober 2023.
Politik agama baru-baru ini secara lantang telah ditolak oleh Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas. Kang Deni sepakat bahwa penggunaan politik agama menjelang Pemilu 2024 ini tidak boleh digunakan oleh pihak manapun.
Dan kata dia, pernyataan Menag Yaqut tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh warga Indonesia terkhusus warga Nahdliyyin.
"Jadi pernyataan menteri agama adalah alarm bagi semuanya, menjelang pemilu ini jangan lagi menunggangi agama untuk kepentingan kepentingan politik," ungkap dia.
"Bangsa yang majemuk ini harus diperkuat dikokohkan untuk kemajuan bersama, dan politik identitas harus jadi musuh bersama dan dihindari bersama," tambahnya.
Kang Deni mengingatkan, bahwa ideologi Pancasila yang telah dirancang dan ditetapkan sebagai dasar negara oleh para pendiri negara ini harus tetap menjadi pedoman, termasuk dalam gerakan politik.
Baca Juga: Puluhan Anak Ikuti Khitanan Massal Jasa Tirta II
"Pancasila sebagai kalimah sawa bangsa ini tetap harus menjadi pedoman, bahwa kebihinekaan harus terus menjadi tunggal ika," ungkap Mantan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta itu.
"Jadi narasi yang disampaikan menteri agama adalah fikiran kolektif bangsa ini dalam rangka menjamin harmoni seluruh komponen bangsa," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah memberikan himbauan agar menjauhkan bangsa dan republik ini dari Politik Identitas bermuatan SARA.
"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," kata Menag Yaqut pada Jumat 29 September 2023.
Baca Juga: Puluhan Anak Ikuti Khitanan Massal Jasa Tirta II
Kemudian ia pun sempat mengingatkan saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Gus Yaqut.***