Network
PURWAKARTA NEWS - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus dilakukan oleh pemerintah, pada tahun 2024 mendatang pembangunan akan memasuki tahap pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
Pada tahap pertama pemindahan ASN ke IKN ini akan dilakukan sebanyak 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri.
Pemindahan ASN ke IKN ini dinilai menjadi kesempatan yang baik bagi ASN untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di IKN.
Baca Juga: IKN Terima Hibah dari Korea Selatan Berupa Pengolahan Air
Hal demikian diungkapkan oleh Farida Dewi Maharani yang menduduki jabatan fungsional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern, serta udara lebih sehat," kata wanita yang akrab disapa Dewi itu.
Dewi berpendapat, pemindahan IKN dapat menjadi momen memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kelola yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan layanan publik yang lebih manusiawi.
Baca Juga: Ada Sayembara Konsep Istana Wapres di IKN dari PUPR, Ini Untuk Seluruh Masyarakat
Ia juga mengatakan, pemindahan IKN dapat jadi salah satu solusi mengurai kemacetan Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, serta pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa.
Sebagai informasi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020-2022, jumlah penduduk Jakarta berada di kisaran 10 juta orang, Jawa Barat 48 juta orang, Jawa Timur 40 juta orang, Jawa Tengah 36 juta orang, dan Banten 11 juta orang. Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tangerang) yang setiap hari beraktivitas menuju Jakarta.
Dengan adanya ibu kota baru, maka sekitar 970 ribu ASN pusat (menurut data BKN per Juni 2022, belum termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN sehingga akan mengurangi kepadatan Jakarta.
”Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” kata Dewi.
Baca Juga: Soal Pembangunan IKN Jika Jokowi Habis Masa Jabatan, Ini Kata Staf Ahli
Ia pun memiliki harapan bahwa IKN dapat IKN dapat menerapkan konsep green economy serta menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.
Senada dengan Dewi, Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota karena dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan memperlancar perekonomian.
"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup terpenuhi, dan buat keluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi.
Ia menambahkan bahwa sebaiknya diberikan tunjangan kinerja secara khusus dan tunjangan lainnya yang dapat menarik minat ASN.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain sudah direncanakan sejak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.
"Sebagai contoh, rumah sakit bertaraf internasional rencananya akan hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik," ujarnya.***
