Network
PURWAKARTA NEWS - Komisi XI mengadakan Rapat Kerja bersama pemerintah dan otoritas terkait untuk membahas Asumsi Dasar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dalam RAPBN Tahun 2022, pada Rabu 2 Juni 2021.
Dalam agenda tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan desain RAPBN tahun 2022 sangat penting sebagai kunci keberlanjutan pemulihan.
“Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan pemulihan jangka menengah maupun jangka panjang, sekaligus untuk mendorong upaya keluar dari middle income trap. Untuk itu, kebijakan reformasi struktural harus diikuti dengan strategi-strategi yang dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Pemerintah perlu fokus untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan infrastruktur, mempercepat adopsi teknologi, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja,” ungkap Puteri.
Baca Juga: Bikin Ngiler, Ini 5 Rekomendasi Tempat Makan Seblak di Karawang
Sebagai informasi, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2022, antara lain pada 5,2–5,8 persen untuk pertumbuhan ekonomi, inflasi pada 2,0 - 4,0 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada 6,32–7,27 persen, nilai tukar rupiah pada Rp13.900–Rp15.000/USD, harga minyak mentah pada USD 55–65 /barel, lifting minyak bumi pada 686–726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi pada 1.031–1.103 ribu barel setara minyak per hari.
Puteri pun mengimbau agar perumusan indikator tersebut dilakukan secara kredibel dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai dinamika perekonomian nasional dan global.
Baca Juga: 7 Syarat Ini Wajib Dipenuhi Bagi Warga yang Ingin Dapat Bansos dari Kemensos
“Perumusan APBN 2022 harus dapat mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi. Misalnya, ketimpangan akses vaksin COVID-19 antar negara yang menyebabkan laju pemulihan yang beragam. Hingga pemulihan ekonomi AS yang mendorong normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat. Berbagai risiko ini perlu diantisipasi karena berpotensi memicu pembalikan aliran modal dari dalam negeri yang dapat mempengaruhi imbal hasil surat utang dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Sementara itu, kita juga masih menghadapi proses pemulihan secara sektoral dan spasial yang masih belum seragam dan berpotensi memperlebar kesenjangan,” ungkapnya.
