Network
PURWAKARTA NEWS - Aparatur Sipil Negara atau ASN dilarang mengikui ormas terlarang. Pasalnya ASN sudah dilantik dan disumpah untuk setia pada pemerintahan yang sah.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menegaskan ASN tidak boleh ikut ormas yang sudah dilarang pemerintah. Baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga: Disdik Purwakarta Dengar Banyak Keluhan Belajar dari Rumah, Anak Sudah Jenuh
"ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu dilarang secara prinsip," jelas Tjahjo Kumolo dikutip Purwakarta News dari laman resmi Kemenpan RB, Rabu 6 Januari 2021.
Organisasi terlarang tersebut di antaranya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, dan Front Pembela Islam atau FPI.
ASN bakal dikenakan sanksi apabila terlibat sabagai anggota, ikut kegiatan, dan walau pun sebatas pakai atribut.
Baca Juga: Lelah Tampil sebagai Mr Bean, Rowan Atkinson: Rasanya Stres
"Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN," ujarnya.
