Sementara, Sekretaris Fraksi PKS, Arief Kurniawan (Akur) menambahkan bahwa pihaknya bakal mempersiapkan bukti juga dukungan di tingkat daerah untuk meminta pemerintah mencabut undang-undang kontroversial tersebut.
"Kami bakal mendukung sepenuhnya upaya masyarakat yang memiliki kepentingan agar UU Cipta Kerja ini dicabut melalui Perppu atau melalui jalur judicial review," demikian Akur. ***