Network
"Tapi RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita," kata Toto.
Toto juga menganggap RUU ini menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme.
Baca Juga: [UPDATE] Covid-19 Purwakarta per 7 Oktober Ada Kasus Meninggal, Konfirmasi Positif Tembus 79 Orang
"Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah-pekerja (tripartit) yang harmonis," tuturnya.
Terakhir yang menjadi alasan Partai Demokrat menolak omnibus law Cipta Kerja ini adalah karena diduga cacat substansi dan prosedural. Alasannya banyak pembahasan isu krusial yang kurang transparan dan akuntabel.
"Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan, civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja," demikian Toto.***
