Network
PURWAKARTA NEWS - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah Indonesia menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan oleh Andi Akmal pada agenda Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang digelar di DPR RI pada Selasa, 23 Mei 2023 kemarin.
"Pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgen. Anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin untuk mendorong pemulihan daya beli," tutur Akmal.
Baca Juga: Ketua Bawaslu RI: Jika Akses SILON Masih Bermasalah, Jadikan Temuan Berjenjang
Akmal merinci bahwa Fraksi PKS berpandangan baiknya pemerintah menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat sekaligus peningkatan kesejahteraan, infrastruktur pertanian serta belanja yang bernilai berkeadilan untuk rakyat.
Dalam berbagai forum dialog penyampaian pendapat, ide dan gagasan yang digelar secara formal maupun non formal, Akmal kerap menyampaikan bahwa keuangan negara ada kebijakan tepat jangka pendek yang memperhatikan skala prioritas.
Untuk saat ini, lanjut Akmal yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, bukan IKN.
