Network
Pemilik hotel dan restoran, juga berharap pemerintah memberikan solusi. Misalnya, dengan mengeluarkan kebijakan fiskal seperti relaksasi atau penghentian sementara pembayaran beban pajak dan kebijakan penghentian sementara pembebanan pajak penerangan jalan umum (PJU).
Baca Juga: Jenazah Seorang Tokoh Agama di Lombok Raib dalam Kain Kafan Saat Akan Dimakamkan
Kemudian, kebijakan moneter. Di antaranya merestrukturisasi kredit perbankan dan penghapusan cut off bunga pinjaman sampai dengan pulihnya ekonomi.
Kebijakan moneter, lanjut dia, juga bisa berupa relaksasi atau subsidi pemakaian listrik. Di antaranya, dengan menghilangkan abodemen serta mengubah status premium menjadi pelanggan biasa PLN.
Bisa juga dengan memberikan diskon tarif listrik selama PPKM. Namun pihaknya menyayangkan, karena pemerintah daerahnya seakan tidak menyadari bahwa pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Loker PT Bumi Arta Sedayu Karawang Agustus 2021 yang untuk MA dan SMA
Namun, perhatian pemerintah justru lebih tertuju pada sektor industri. Tak hanya itu, lanjut Ismail, sesuai dengan permintaan dari PHRI perihal kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi PPKM baik level 4-3-2-1.
Yakni, penyekatan jalan supaya ada solusi bagi hotel yang tedampak terhadap pengunjung. PHRI dilibatkan dalam kebijakan pemda soal PPKM. Masih ada sektor wisata yg belum di buka izinnya seperti tempat hiburan, pondok wisata, dan lainnya.
"Seperti daerah lain, sudah ada pernyataan baik dari pemerintah daerah ataupun yang mewakili perihal kebijakan terutama sektor pariwisata khususnya hotel dan restauran Bantuan relaksasi dan konpensasi selama PPKM. Tapi di Purwakarta belum ada," jelasnya. ***
