PURWAKARTA NEWS - Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC Pospera) Kabupaten Purwakarta melaporkan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika ke Ombudsman RI.
Dilaporkannya Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika ke Ombudsman RI ini dilakukan Pospera karena menilai ada maladministrasi dalam proses pelantikan empat pejabat eselon II di lingkup Pemkab Purwakarta yang dilaksanakan pada 2 Mei 2023.
Baca Juga: Warga Purwakarta Turun ke Jalan Pungut Sumbangan untuk Perbaiki Jalan Rusak, Pemerintah Kemana?
Baca Juga: Sepanjang Libur Lebaran, Kunjungan Wisatawan ke Purwakarta Tembus Ratusan Ribu Pengunjung
Sementara jika melihat jadwal tahapan dan waktu seleksi jabatan tersebut, seharusnya di tanggal 2 mei 2023 itu masih memasuki tahapan tes kesehatan yang dijadwalkan dari tanggal 27 April - 5 Mei 2023.
Ketua DPC Pospera Purwakarta Sutisna Sonjaya mengatakan pelantikan empat pejabat eselon II itu dilakukan terlalu cepat jika dilihat dari jadwal tahapan seleksi yang dalam jadwal direncanakan akan dilakukan pada tanggal 12 Mei 2023.
Terlebih, salah satu pejabat yang dilantik pada 2 Mei 2023 itu genap menginjak usia 56 tahun yang artinya jika peserta seleksi jabatan tersebut menginjak usia 56 tahun lebih satu hari pun sudah tidak bisa dilantik.
Baca Juga: Anne Ratna Mustika Undang Menpora Dito untuk Hadir dalam Acara Jambore KORMI di Purwakarta
Tisna juga mengatakan pelantikan 4 pejabat eselon II itu terkesan melindungi salah satu peserta seleksi jabatan. "Pelantikannya dilakukan seperti tergesa-gesa dan terkesan ada nepotisme didalamnya," kata Tisna Jumat 5 Mei 2023.
Pria yang akrab disapa Tisna itu mengaku melaporkan langsung dugaan maladministrasi seleksi 4 pejabat eselon II di lingkup Pemkab Purwakarta itu ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru Utara No.1, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada Kamis 4 Mei 2023.
Baca Juga: Cagar Budaya Di Purwakarta Segera Di Tata oleh Pemkab, Begini Rencananya
"Jadi sudah jelas yang aneh itu pelantikannya kenapa dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, jadwal itu memang dapat dirubah tapi saya lihat informasi perubahan jadwalnya tidak diumumkan oleh Pemkab Purwakarta baik di web resmi milik Pemkab atau di media massa," pungkas Tisna.***