Network
PURWAKARTA NEWS - Penolakan atas pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandung.
Demonstran yang terdiri dari para pekerja dan buruh itu berunjuk rasa di depan Gedung Sate dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Kota Bandung. Karena hal itu, sejumlah anggota legislatif merasa khawatir.
Politisi DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar, Abdul Hadi Wijaya bahkan meminta Gubernur Ridwan Kamil yang sedang berkantor di Kota Depok untuk segera kembali menenangkan massa unjuk rasa.
Baca Juga: Fahri Hamzah Tak Yakin UU Cipta Kerja Bisa Menarik Investor
Dilansir Purwakarta News dari PRFM News dalam artikel "Abdul Hadi: Kondisi Kota Bandung Sedang Memanas, Pak Gubernur Jangan Lama-lama di Depok", aksi unjuk rasa mulai digelar pada Selasa 6 Oktober 2020 kemarin dan sempat memanas jelang malam hari.
Abdul Hadi meminta Ridwan Kamil untuk segera kembali ke Bandung, apalagi rencananya unjuk rasa akan berlangsung selama tiga hari hingga Kamis 8 Oktober 2020.
"Kami juga mengimbau ke pak gubernur ini kondisi di Kota Bandung sedang panas, tolong jangan lama-lama di Depoknya, di Bandung ini butuh kehadiran pimpinan kita semua," ujar Abdul Hadi, Selasa 6 Oktober 2020.
Baca Juga: Tagar DPRPengkhianatRakyat Trending, Ketua BEM UI 2019 Kembali Bersuara Soal UU Cipta Kerja
Ia menuturkan, seorang Gubernur yang sudah dipilih rakyat untuk memimpin Jabar sangat diperlukan kehadirannya saat ini.
