Network
PURWAKARTA NEWS - DPD KNPI Jawa Barat dinilai 'diem-diem bae' mengurus Musda KNPI Kabupaten Purwakarta yang selama dua minggu terakhir ini terbengkalai dan belum ada kejelasan.
Sebagaimana diketahui, KNPI Purwakarta sempat menggelar Musda pada 25 September 2022 lalu. Namun Musda tersebut ditunda karena legalitas SK DPK jadi dipermasalahkan.
Penundaan Musda KNPI Purwakarta yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan itu jadi pertanyaan berbagai pihak. Tak terkecuali di internal pengurus DPK KNPI.
Baca Juga: Ditunda, Musda KNPI Purwakarta Bubar, Ini Alasannya!
Ketua DPK KNPI Kiarapedes, Kuswara Ratmadja mengatakan, pengurus KNPI Jawa Barat dibawah pimpinan Ridwansyah Yusuf Achmad tak serius menyelesaikan permasalah Musda KNPI Purwakarta.
Terlebih, keinginan KNPI Jawa Barat itu masih jadi pertanyaan sejumlah pihak. Akan seperti apa dan maunya bagaimana.
"Sudah dua pekan, penundaan Musda terlalu lama. Pertanyaannya ini KNPI Purwakarta mau diurus atau tidak, Jawa Barat maunya gimana?" kata Kuswara Ratmadja Jumat 7 Oktober 2022.
Soal legalitas SK DPK, Kuswara mengatakan bahwa hal itu bisa dibuktikan keabsahannya melalui berita acara gelaran Muscam di semua kecamatan.
Baca Juga: Berlangsung di Hotel Grand Permata Bungursari, Musda XIV KNPI Purwakarta Resmi Dibuka
"Terkait keabsahan legalitas SK PK, kalaupun ada kesalahan dalam titik mangsa secara de facto PK sudah sah dibuktikan dengan berita acara hasil dari pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam), semua lengkap di 17 kecamatan," ujar Kuswara.
Para OKP dan PK yang berhimpun di KNPI Purwakarta kata Kuswara, tidak neko-neko, segera gelar Musda agar dapat melegitimasi pengurusan DPD KNPI Kabupaten Purwakarta.
"Kita gak neko-neko, jiga penundaan ini berlarut-larut, jangan salahkan kami di Purwakarta jika nanti bergeser ke KNPI Jabar versi lain," ujar Mantan Ketum PMII Purwakarta itu.
Baca Juga: Dari Sebelas Pendaftar Bakal Calon Ketua KNPI Purwakarta, Hanya Baru Dua yang Kembalikan Berkas
Pada penundaan Musda sebelumnya, para peserta sudah menerima Musda berhentikan diluar persidangan dengan dalih usulan salah satu OKP yang mempertanyakan keabsahan SK PK/DPK.
"Padahal dalam Musda, harusnya semua keputusan diambil melalui persidangan dengan memperhatikan dan memastikan kuorum atau tidaknya jumlah peserta," kata dia.
Jika penundaan ini terus berlarut-larut, Kuswara dan pimpina PK lainnya akan melayangkan mosi tidak percaya terhadap pengurus DPD KNPI Jawa Barat pimpinan Ridwansyah Yusuf Achmad.
Baca Juga: Jelang Musda 2022, Kursi Ketua KNPI Purwakarta Dibidik Sejumlah Kalangan
"Kami juga menuntut DPD KNPI Kabupaten Purwakarta dalam hal ini SC dan OC untuk segera melanjutkan gelaran Musda tanpa menunggu keputusan apapun dari DPD KNPI Jawa Barat dan melanjutkan proses-proses yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan rujukan AD/ART yang sudah dipakai dalam hal dasar hukum pelaksanaan Musda ke XIV," kata Kuswara.
Terpisah, Ketua SC Musda XIV DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Fadlie membenarkan bahwa hingga hari ini belum ada keputusan dari DPD KNPI Jawa Barat berkaitan dengan kapan Musda akan dilanjutkan.
"Kami masih menunggu surat resmi dari DPD KNPI Jawa Barat, belum ada putusan kapan Musda akan dilanjutkan," kata Fadlie diujung seluler.***
