PURWAKARTA NEWS - Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi yang belum mendaftarkan untuk menerima bantuan langsung tunai (UMKM) dari pemerintah bisa segera mengusulkan melalui kelurahan.
Pasalnya, program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini diperpanjang hingga November 2020. Hal itu sesuai dengan surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).
BPUM ini dikhususkan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi Covid-19. Program BLT ini sebesar RP2,4 juta.
Baca Juga: Daftar BLT UMKM Rp2,4 Juta di Kota Cimahi Tidak Bisa Online, Pelaku Usaha Bisa Datang ke Kantor Ini
Baca Juga: Bingung Cara Daftar BLT UMKM Rp2,4 Juta? Begini Langkah untuk Usulkan dan Syarat Menerima BPUM
Adapun syarat yang yang harus dipenuhi untuk menerima BLT UMKM adalah Surat Keterangan Usaha (SKU), KTP dan Nomor WA yang aktif, selain itu menyertakan surat pernyataan.
Bantuan ini ditujukan bagi pemilik usaha mikro di Kota Cimahi dengan kriteria tidak sedang menerima kredit perbankan, bukan PNS, polisi, TNI, serta pegawai BUMN/BUMD.
"BPUM Ini ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro jadi yang benar-benar tidak terjangkau oleh akses perbankan. Jadi makanya kalau di situ dia menerima kredit, artinya dia terjangkau akses pembiayaan lain dan bisa ada fasilitas program lain dari pemerintah pusat yang bisa diakses," jelas Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, Rina Mulyani, dilansir dari PRFMNews dalam judul "Kriteria UMKM di Cimahi yang Berhak Dapatkan Bansos Rp2,4 Juta", Minggu, 18 Oktober 2020.
Baca Juga: Siap-siap! BLT Pekerja Rp600 Ribu Gelombang 2 Cair Akhir Oktober
Baca Juga: Daftarkan Segera! BLT UMKM Rp2,4 Juta di Jabar Diperpanjang Sampai November 2020
Perlu diketahui, Disdagkoperin Kota Cimahi tidak membuka pendaftaran melalui link. Pelaku usaha yang ingin mendaftar menjadi penerima BPUM bisa langsung datang ke kantor Disdagkoperin Kota Cimahi.
"Disdagkoperin tidak membuka pendaftaran melalui link atau yg mendaftar langsung ke dinas, kami hanya menerima usulan dari kelurahan," kata dia.*** (Haidar Rais/PRFM News)