PM Thailand Ancam Jerat Demonstran

Baca Juga: Sinopsis Samudra Cinta Malam Ini, 20 November 2020: Cinta dan Samudra Melangkah Memasuki Kamar...

Sejak Prayuth menjabat sebagai perdana menteri lewat kudeta pada 2014, ada hampir 100 kasus hukum terkait penghinaan terhadap kerajaan. Namun pada 2018, tidak ada kasus hukum terkait pelanggaran terhadap Pasal 112, demikian data dari iLaw, organisasi pembela HAM di Thailand.

Para demonstran mencurigai Prayuth mencurangi pemilihan umum pada tahun lalu agar tetap berkuasa sebagai perdana menteri dari kalangan sipil. Namun, ia mengatakan pemilu berjalan adil.

Massa aksi kembali merencanakan unjuk rasa skala besar di depan Biro Properti Kerajaan, lembaga quasi pemerintah yang bertugas mengelola kekayaan kerajaan, pada 25 November 2020.

Badan itu dikendalikan langsung oleh Maha Raja Vajiralongkorn dan mengelola dana sebanyak puluhan miliar dolar AS.

Demonstran mengatakan pihaknya akan lanjut menggelar tujuh aksi unjuk rasa setelah 25 November.***