Network
PURWAKARTA NEWS - Sebanyak 9,1 juta warga negara Indonesia akan mendapatkan kepastian ketersediaan suntik vaksin virus Covid-19. Kementerian Kesehatan menjanjikan kepastian tersebut pada bulan November dan Desember mendatang.
"Pada bulan November dan Desember (2020) kita sudah mendapatkan kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto dalam teleconference bertajuk 'Update Vaksin Covid-19', Jakarta Senin 19 oktober 2020 seperti dilansir RRI.
Baca Juga: Sejumlah Telepon Genggam Hasil Tipokor Dilelang Senin Depan, Berminat?
Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen P2P yang akrab disapa Yuri, yakni dengan melihat hasil kunjungan pemerintah Indonesia ke tiga perusahaan penyedia vaksin asal Cina yang telah memberikan komitmen penyediaan vaksin untuk Indonesia.
"Dari kunjungan kita ke Cina, pertama vaksin yang di produksi Sinovac. Kemudian kedua kita bertemu dengan Sinopharm (G24), kemudian CanSino," ungkapnya lagi.
Baca Juga: Kementan: Sampah Makanan Orang Indonesia 1,3 Juta Ton Setahun
Dia merincikan, masing-masing perusahaan penyedia vaksin tersebut ialah untuk vaksin dari Sinovac akan mengirimkan 3 juta dosis vaksin, Sinovac akan mengirimkan vaksin itu dalam dua tahap, terbagi 1,5 juta pada November, dan 1,5 juta dosis pada Desember.
Untuk vaksin dari Sinopharm (G24) dibeberkan Yuri, akan mengirim sebanyak 15 juta dosis vaksin. Sementara untuk vaksin yang dikirimkan perusahaan penyedia vaksin Covid-19 CanSino, akan mengirimkan vaksin ke Indonesia sebanyak 100 ribu dosis.
Baca Juga: Ahok: Saya Masih Bisa Jadi Presiden...
Ia menjelaskan, dasar pemerintah Indonesia memilih ketiga perusahaan itu yakni dikarenakan bahwa perusahaan vaksin tersebut telah berhasil melakukan uji klinis fase ke tiga, dan telah digunakan oleh negara muslim lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.
Kendati demikian, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto menuturkan bahwa ketersediaan vaksin itu masih menunggu hasil uji kehalalan produk vaksin asal 'negara tirai bambu' baik dari BPOM, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia
"Kepastian ketersediaan masih sangat tergantung emergency use otoritation yg bisa dikeluarkan oleh Badan POM dan rekomendasi kehalalan oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia yang sekarang sedang kita proses untuk data sharingnya," pungkasnya.***
