Network
PURWAKARTA NEWS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menginformasikan bahwa lembagannya pada Tahun 2021 akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan kuota 1 juta.
Menurutnya, penerimaan CPNS ini menjadi penting di masa krisis kesehatan seperti sekarang.
“Jadi bukan hanya dalam hal pandemi Covid-19, tetapi juga mengenai tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia,” ujar Tjahjo seperti dikutip Purwakarta News dari Antara.
Baca Juga: Hari Cuci Tangan Sedunia 15 Oktober 2020: 'Kebersihan Tangan untuk Semua'
Baca Juga: Peserta Gelombang 8 Segera Gunakan Saldo Pelatihan! Jika Tidak, Siap-siap Kartu Prakerja Dicabut
Adapun formasi CPNS yang akan dibuka nanti yaitu seperti perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya.
"Untuk penerimaan CPNS 2021, satu juta dulu, kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan. Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi," tegasnya
Sehingga, kata Tjahjo Kumolo perekrutan CPNS di daerah akan direformasikan dengan kebijakan Presiden Jokowi, khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pascapandemi Covid-19.
Baca Juga: Minat Gabung Jadi Relawan Covid-19 di Jabar? Ini Formasi yang Dibutuhkan
Baca Juga: Pelajar Rusuh Saat Demo, Polda Metro Jaya Cari Pihak yang Ngajak
"Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS," ujarnya.
Tjahjo Kumolo pun mengatakan tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan, begitu pula, mulai Kapolri sampai ke kamtibmas, perguruan tinggi, tokoh adat dan ulama menyatu sebagai bagian dari pemerintah daerah, didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat.
Menurutnya, ASN juga sama, sebagai bagian dari pemerintah. Maka dari itu, ASN diminta harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi.
Baca Juga: Polisi Sebut 806 Pelajar Ikut Unjuk Rasa 13 Oktober, Beberapa Anak SD
"Konteks pengembangan ASN ini yang perlu, termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan. Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga diukur dari kepiawaian staf PTSP," katanya.
Ia menyebutkan ada sebanyak 4,2 juta pegawai negeri di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi.***
