Network
PURWAKARTA NEWS - Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Parlemen Afghanistan (House of the People/ Wolesi Jirga) menyelenggarakan pertemuan antar anggota parlemen secara daring dengan tema “Empowering Women and Supporting Peace Process,” pada Rabu 23 Juni 2021 lalu.
Pertemuan tersebut membahas peran dan upaya pemberdayaan perempuan dari kedua negara. Turut serta dalam diskusi, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai kemandirian finansial perempuan berperan penting dalam menjaga stabilitas negara.
“Perempuan tidak boleh dikesampingkan atau tidak diikutsertakan dalam upaya menjaga stabilitas negera, khususnya dalam proses perdamaian, karena kehidupan yang damai dan sejahtera adalah hak asasi manusia. Bahkan, riset menunjukkan bahwa setiap perempuan ingin berkontribusi untuk pembangunan nasional dan stabilitas negara. Dalam hal ini, mengingat kondisi Afghanistan yang masih berada dalam situasi konflik, maka perempuan perlu juga dilibatkan dalam proses perdamaian,” tegas Puteri.
Hal yang senada juga disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam sambutannya. “Kesetaraan gender adalah aspek fundamental dalam hak asasi manusia. Anggota parlemen harus berada paling depan dalam upaya memperjuangkan hak-hak dan isu-isu yang dihadapi perempuan melalui kewenangan yang dimilikinya,” tutur Fadli.
Lebih lanjut, Puteri juga menjelaskan terkait strategi pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan parlemen guna meningkatkan partisipasi publik bagi perempuan.
“Strategi untuk mencapai kedamaian dan stabilitas negara harus pula mengikutsertakan kebijakan pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan mendukung kemandirian finansial perempuan dan kontribusinya pada perekonomian nasional. Parlemen pun memiliki peran utama untuk mewujudkan strategi ini dengan mengesahkan undang-undang yang memberikan dukungan bagi pelaku usaha perempuan. Maupun dengan memastikan anggaran negara yang responsif gender,” tutur Puteri.
Puteri juga menyebutkan strategi DPR RI untuk mendukung kontribusi perempuan Indonesia pada perekonomian nasional dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang serapannya baru mencapai 32,4 persen, per Juni 2021.
“Kami memastikan penyaluran stimulus pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan UMKM perempuan seperti kredit Ultra Mikro (UMi) maupun Mekaar. Begitupun stimulus lain dalam program PEN seperti program restrukturisasi, tambahan modal kerja, hingga pendampingan pengembangan bisnis. Tak hanya itu, kami juga mengawal berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, yang memberikan dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu, dimana 90 persen penerimanya adalah perempuan,” ungkap Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri menyambut baik kerja sama lebih lanjut bersama anggota parlemen perempuan Afghanistan untuk memastikan kontribusi berharga perempuan bagi kemajuan di kedua negara.
