Network
PURWAKARTA NEWS - Agenda pembangunan yang inklusif menjadi salah satu fokus pembahasan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda G20 atau Youth 20 Summit (Y20) tahun 2021.
Hadir sebagai Ketua Delegasi Indonesia untuk Y20 Summit 2021, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin turut memperjuangkan isu inklusi keuangan, politik, dan pendidikan bagi pemuda dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Salah satu fokus delegasi Indonesia dalam forum ini adalah untuk mengarusutamakan isu-isu inklusivitas pada dimensi keuangan, politik dan pendidikan digital bagi pemuda, baik nasional maupun sesama negara anggota G20. Kita perlu memastikan kesetaraan akses bagi pemuda dalam proses pencalonan diri pada pemilu, mendapatkan skema pembiayaan yang aman, maupun pendidikan digital yang berkualitas,” tutur Puteri.
Baca Juga: BKN : Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK Hasil Diskusi Tim
Sebagai informasi, forum Y20 Summit 2021 merupakan bagian dari pertemuan Engagement Groups KTT G20 yang mempertemukan perwakilan pemuda dari negara anggota G20. KTT tersebut akan mendiskusikan dan merumuskan suatu Final Communique atau kesepakatan akhir yang menjadi rekomendasi Pemuda G20 untuk disampaikan kepada para pemimpin negara-negara G20.
Perwakilan pemuda Indonesia pada forum ini ditentukan melalui serangkaian proses seleksi yang kompetitif yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan Indonesian Youth Diplomacy (IYD). Proses seleksi tersebut mencakup seleksi administrasi, penulisan esai, dan wawancara, yang diikuti oleh ratusan pemuda dari seluruh Indonesia. Puteri pun terpilih menjadi satu dari tiga delegasi dan ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia untuk Y20 Summit tahun ini.
Lebih lanjut, sebagai bagian rangkaian proses negosiasi pre-Summit, Puteri menjelaskan isu-isu prioritas dari delegasi Indonesia untuk dimuat dalam kesepakatan akhir.
“Dalam hal inklusi pemuda di politik, kami mendesak pemerintah negara anggota G20 mulai mengarusutamakan perwakilan pemuda di dunia politik, terutama melalui suatu kuota pemuda tertentu, baik di parlemen maupun keanggotaan partai. Termasuk memberikan dukungan fiskal untuk berkampanye serta menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat yang fokus di kepemudaan. Hal Ini karena kandidat dari kalangan pemuda masih kerap dikesampingkan dalam kontestasi politik dan membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah,” ungkap Puteri.
Tak hanya itu, Puteri juga menekankan pentingnya membangun kesetaraan akses keuangan dan pendidikan digital bagi pemuda.
“Kami juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan digital di masyarakat, meski ditengah ketergantungan pada koneksi daring yang semakin meningkat. Bahkan, masih terjadi kehilangan kesempatan belajar atau learning losses karena sistem pendidikan maupun infrastruktur digital yang belum merata. Begitu pula dengan masih kurangnya kerangka peraturan terkait teknologi finansial (tekfin) serta rendahnya literasi finansial. Karena itu, kami mendesak negara G20 untuk menetapkan kerangka regulasi tekfin yang inklusif dan memastikan tersedianya akses pendidikan digital yang berkualitas bagi pemuda,” tutup Puteri dalam pada pertemuan negosiasi pertama, Sabtu 12 Juni 2021 lalu.
