Network
PURWAKARTA NEWS - Sebanyak tiga front saat ini terdeteksi aktif menggalang dukungan pelaksanaan referendum di Papua.
Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Teddy Lhaksmana Widya menyebutkan tiga front yang aktif menggalang dukungan pelaksanaan referendum di Papua, yaitu front bersenjata, front politik dan front klandestin.
Hal ini disampaikan Teddy dalam rapat kerja (Raker) bersama panitia khusus (Pansus) DPR di Jakarta, Kamis 27 Mei 2021 dilansir dari Antara.
Baca Juga: Intelijen Minta DPR Percepat Amandemen Undang-undang Otsus Papua
Diungkapkan Teddy, sejak dikeluarkannya Otonomi khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih rentan. Indeks pembangunan manusia (IPM) masih berkisar 60,84 poin sampai 64,70 atau terendah di Indonesia.
Rendahnya angka IPM itu disebabkan ketidakjelasan pengembangan empat sektor penting yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Menurut Teddy, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua terhambat oleh Kelompok Separatis Papua (KSP).
Teddy menyatakan momentum amandemen Otsus 21 Tahun 2001 telah dimanfaatkan oleh pendukung KSP untuk memasifkan berbagai aksi seperti RDP MRP, unjuk rasa menyusun petisi rakyat papua, rencana mogok sipil nasional, dan provokasi di medsos oleh UMLWP.
Baca Juga: Penelitian Sel dendritik untuk Hadapi COVID-19 Didukung Kasad Jenderal Andika Perkasa
"Kelompok front politik yang didukung oleh kelompok-kelompok klandestin, melakukan manuver politik dengan mengintervensi dan mengarahkan agenda RDP dan RDPU agar hasil evaluasi Otsus Papua merekomendasi penolakan Otsus dan mendukung referendum di Papua," ucap Teddy menjelaskan.
