Network
PURWAKARTA NEWS - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi terkait ekspor benur lobster.
Edhy beserta beberapa orang lainnya ditangkap sepulang dari kunjungan kerja ke Hawaii Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu 25 November 2020 dini hari.
Kini Edhy masih diperiksa komisi anti rusuah tersebut.
Baca Juga: Purwakarta Nyatakan Kekurangan Tenaga Medis, Banyak yang Terpapar COVID-19
"Saat ini, sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu 25 November 2020 dilansir dari Antara.
Sebelum menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy merupakan Anggota DPR RI dari Partai Gerindra.
Karier politik pria asal Muara Enim, Sumatera Selatan yang lahir pada 24 Desember 1972 terbilang moncer.
Edhy merupakan anggota DPR RI untuk Dapil Sumatera Selatan I selama dua periode yakni tahun 2009-2014 dan 2014-2019.
Baca Juga: COVID-19 Meledak di Purwakarta, Semua Rumah Sakit Penuh, Tenaga Medis Kurang
Pada Oktober 2019 Edhy dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Cemerlangnya karier politik Edhy tidak lepas dari kedekataannya dengan Prabowo Subianto.
Kedekatan Edhy dan Prabowo terjalin cukup lama.
Sebelumnya Edhy sempat mengenyam pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1991.
Tapi sayang, dua tahun berselang Edhy dipecat oleh Akabari.
Baca Juga: Polres Purwakarta Diserang COVID-19, Lima Polisi Positif
Usai dipecat Edhy merantau ke Jakarta. Edhy bertemu Prabowo Subianto yang kala itu berpangkat Letkol dan menjabat Dangrup III TNI AD.
Edhy kemudian ikut Prabowo yang membiayainya untuk melanjutkan pendidikan.
Seiring waktu berjalan, Edhy akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo.
Edhy bahkan mendampingi Prabowo saat berdomisili di Jerman dan Yordania.
Atas penangkapan Edhy Prabowo tadi pagi oleh KPK. Edhy terancam dipecat dari Jabatanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Atas penamkapan Edhy, Presiden Joko Widodo menegaskan Pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).***
