Anggota Banggar Fraksi PKS Minta Pembangunan IKN Ditunda

- 27 Mei 2023, 20:13 WIB
Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin.
Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. /Foto: Dok PKS

PURWAKARTA NEWS - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah Indonesia menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Andi Akmal pada agenda Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang digelar di DPR RI pada Selasa, 23 Mei 2023 kemarin.

"Pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgen. Anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin untuk mendorong pemulihan daya beli," tutur Akmal.

Baca Juga: Ketua Bawaslu RI: Jika Akses SILON Masih Bermasalah, Jadikan Temuan Berjenjang

Baca Juga: Namanya Terseret Dalam Dugaan Kasus Gratifikasi Proyek Pasar Sehat Banjaran, Dadan Supriatna: Mengadu Domba

Akmal merinci bahwa Fraksi PKS berpandangan baiknya pemerintah menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat sekaligus peningkatan kesejahteraan, infrastruktur pertanian serta belanja yang bernilai berkeadilan untuk rakyat.

Dalam berbagai forum dialog penyampaian pendapat, ide dan gagasan yang digelar secara formal maupun non formal, Akmal kerap menyampaikan bahwa keuangan negara ada kebijakan tepat jangka pendek yang memperhatikan skala prioritas.

Untuk saat ini, lanjut Akmal yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, bukan IKN.

Baca Juga: Namanya Terseret Diduga Sebagai Pelaku Video Syur yang Viral, Rebecca Klopper Laporkan Penyebar ke Polisi

Baca Juga: Promotor Konser Coldplay Dicecar Polri dengan 21 Pertanyaan Soal Penipuan Tiket

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas berbagai hal. Pemerintah juga dapat mencari solusi lain untuk mengatasi masalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi, seperti pengembangan kebijakan harga yang sesuai, pengendalian inflasi, subsidi bagi masyarakat kurang mampu, atau peningkatan produksi dalam sektor-sektor yang relevan," jelas Akmal.

Politisi PKS ini melanjutkan, meski angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen juga menunjukkan adanya daya tahan (resilience) dalam menghadapi tantangan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri, namun ia mengingatkan akan stimulus moneter dan fiskal yang berlebihan, penyajian statistik tidak tepat, ketergantungan pada sektor yang tidak berkelanjutan, dan utang yang tidak terkendali.

"Meskipun angka pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi positif tentang kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal I-2023, namun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi dari satu periode ke periode lainnya. Keputusan untuk menunda pemindahan ibu kota negara adalah kebijakan tepat diambil oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, prioritas yang mendesak, studi kelayakan dan perencanaan yang belum selesai, dan ketidaksetujuan atau resistensi publik," tutup Andi Akmal Pasluddin.

Editor: Aik Hakiki


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini