Network
Sebanyak 7 prinsip penataan dapil itu diantaranya; kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integrasi wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohetivitas dan kesinambungan mesti ada berkaitan dengan wacana penambahan dapil.
Baca Juga: Bukan Lawan Baru, Ezra Walian Pede Hadapi Persikabo 1973: Saya Percaya Kami Bisa Menang
"Dapil yang jumlah suaranya cukup gemuk, berpotensi dilakukan pergeseran. Untuk kepastiannya, kita masih menunggu peraturan KPU terbaru tentang tahapan pemilu, pasca disepakatinya Pemilu Serentak oleh pemerintah dan DPR yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang," ujarnya.
Binos juga mengatakan, dengan adanya ruang penataan dapil di Kabupaten Purwakarta, partai politik peserta pemilu diharapkan proaktif memberikan kontribusi, masukan dan ide untuk desain dapil yang lebih ideal.
Baca Juga: Dalam Rapat Koordinasi, Anne Ratna Mustika Laporkan Kasus Covid-19 di Purwakarta Meningkat
"Tak hanya pada tahap itu, pada semua tahapan lain, sikap proaktif parpol tentu sangat diperlukan demi terciptnya proses demokrasi yang lebih berkualitas," kata Binos.
Terpisah, Komisioner KPU Purwakarta Ramlan Maulana mengatakan, berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 diterangkan bahwa tahapan pemilu dimulai selambat-lambatnya 22 bulan sebelum hari hari pencoblosan.
Dari hal tersebut bisa diambil penjelasan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai sekitar bulan Juni 2022.
"Sehingga kepastian alokasi kursi DPRD untuk Kabupaten Purwakarta bertambah atau tidaknya baru dapat diketahui pasti sekitar pertengahan bulan Oktober 2022 karena pada bulan tersebut akan ada tahapan penerimaan DAK2 untuk penataan dapil dari pemerintah," kata Ramlan.
