PURWAKARTA NEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat terus melakukan upaya untuk menekan angka penyabaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi meski menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.
Kendati begitu, dalam pemberlakukan PPKM level 3 sekarang ini Pemkab Purwakarta tidak menutup kegiatan wisata dengan syarat protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19.
Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Acep Yulimulya mengatakan, pada pemberlakuan PPKM level 3 ini semua objek wisata, hotel dan bioskop tetap buka.
Namun, dengan pembatasan-pembatasan juga protokol kesehatan ketat sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.
Pihak pengelola juga pengunjung harus paham mengenai soal itu (protokol kesehatan) karena hari ini masih dalam masa pandemi Covid-19.
"Jadi saling mengingatkan, jaga jarak, pakai masker juga sering mencuci tangan," ujar dia, Selasa 1 Maret 2022.
Baca Juga: Butuh Keberanian dalam Pemindahan IKN Baru, Jokowi Ingin Indonesia Sentris Bukan Jawa Sentris
Ia menyebut dibukanya objek wisata termasuk hotel pada pemberlakukan PPKM level 3 berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Irmendagri).
Apalagi, di Purwakarta di semua objek wisata hari ini sudah tersedia aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan pelacakan menghentikan penyebaran virus berbahaya tersebut.
"Wisatawan scan barcode sebelum masuk, nanti muncul apakah sudah divaksin atau belum, kelihatan di sana," kata Acep.
Baca Juga: Populer Karena Visual atau Skill Akting, 4 Aktor Aktor ini Jadi Perdebatan Netizen, Menurutmu?
Selain itu, ia menyebut jumlah wisatawan datang ke Kabupaten Purwakarta cenderung menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Atas kondisi ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena hari ini lebih dikedepankan adalah protokol kesehatan.
Baca Juga: Jokowi Ungkap Gagasan Pemindahan IKN Sudah Sejak Jaman Presiden Soekarno dan Soeharto
"Bukan lagi jumlah wisata yang kita perhatikan, melainkan prokes harus ditaati," ujar Acep menegaskan.***