PURWAKARTA NEWS - Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Sosial Perlindungan Ibu dan Anak (Dinsos PA), mendapat penghargaan sebagai kabupaten dan kota layak anak (KLA). Penghargaan itu, masuk kategori tingkat pratama yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Pemberian penghargaan ini, dilakukan secara virtual pada Kamis 29 Juli 2021. Penghargaan tersebut, langsung diterima oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan jajaran dari Dinas Sosial Perlindungan Ibu dan Anak setempat.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika atau akrab disapa Ambu Anne, mengatakan, Purwakarta masuk dalam salah satu dari 10 wilayah di Jabar yang meraih penghargaan ini. Acara penganugerahan kabupaten dan kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yamg langsung di buka oleh Ibu Mentri.
"Alhamdulillah, Kabupaten Purwakarta yang pertama kalinya dinobatkan menjadi kabupaten/kota layak anak dengan predikat pratama," ujar Ambu Anne.
Baca Juga: Pemkab Purwakarta Bentuk Relawan Tracer Hingga Tingkat RT, Ini Tujuannya!
Baca Juga: Hasil Seleksi Administrasi CPNS dan PPPK 2021 Diumumkan 2-3 Agustus 2021, Begini Cara Mengeceknya
Ada 24 indikator selama penilaian. Puluhan indikator itu, adalah pemenuhan hak anak yang sudah di evaluasi ke Purwakarta oleh tim penilai dari kementerian terkait.
Ambu menambahkan, seperti yang sudah dijabarkan yang paling utama dalam pemenuhan hak anak yaitu ada lima klaster. Kabupaten Purwakarta sudah memenuhi lima klaster tersebut.
Pertama adalah proses kelembagaan. Saat ini, Purwakarta sudah memiliki Perda terkait dengan layak anak. Selain itu, pembentukan OPD di dinas terkait yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Ibu dan Anak.
"Kita sudah ada forumnya. Adanya di Dinas Sosial," ujarnya.
Baca Juga: Kemensos tak Temukan Komoditas yang Dijual E-Warong di Purwakarta yang Harganya Melebihi HET
Kedua adalah pemenuhan hak sipil dan kebebasan. Jajarannya terus mendorong anak-anak Purwakarta harus mempunyai akte lahir dan juga kartu tanda anak. Ketiga adalah kesehatan.
Mengingat, kesehatan dasar dan kesejahteraan ini yang paling penting. Ada 10 Puskesmas yang sudah ditetapkan dan terakreditasi sebagai puskesmas yang ramah anak.
Serta, seluruh sekolah juga hampir semua sekolah di semua tingkatan sudah berkomitmen untuk menjadikan sekolah ramah anak. Menurutnya, untuk kebebasannya itu selalu melibatkan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan kabupaten.
Baca Juga: Ahsan-Hendra Lolos ke Semifinal Olimpiade Tokyo 2020, Jaga Asa Emas untuk Indonesia
Seperti dalam Musrembang itu adalah forum anak dan kelembagaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak selalu dilibatkan kemudian.
Keempat yaitu lingkungan keluarga pengasuhan alternatif. Ada 35 lembaga di Kabupaten Purwakarta yang kita akreditasi dan mereka layak sebagai pengakuan alternatif.
Seperti yayasan anak yatim piatu dan lain sebagainya. Sudah tinggi sekali setiap tahun juga bertambah yang kemudian yang terakhir yaitu perlindungan khusus. Yaitu anak yang berkebutuhan khusus.
"Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat juga hari ini sudah menetapkan dua SLB semakin hari prasarana dan sarana juga selalu ditingkatkan," ujarnya.
Selanjutnya, anak dengan kebutuhan atau berhadapan dengan hukum. Memang saat ini, LP yang ada di Purwakarta tidak ada khusus ruangan untuk anak.
Karenanya, anak yang berhadapan dengan hukum, untuk sementara dititipkan. Meski demikian, tetap ada pengawasan dari dinas terkait. Termasuk pendampingan hukum dari awal sampai akhir.
"Penghargaan ini merupakan awal-awal kita untuk terus meningkatkan hak-hak anak Purwakarta. Hal ini, kita tingkatkan dan menjadi motivasi bagi kami jajaran pemerintah daerah," ujarnya.***