Network
PURWAKARTA NEWS – Pemekaran di Jawa Barat dianggap penting karena untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memberikan fasilitas maksimal bagi warga setempat.
Setidaknya ada tiga daerah di Jawa Barat yang siap untuk dimekarkan. Ketiga wilayah tersebut di antarnya Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis 15 Oktober 2020 kemarin.
Baca Juga: Lirik Lagu Sunda 'Jol' Milik Doel Sumbang, Bikin Baper
Baca Juga: Ini Prakiraan Cuaca Purwakarta dan Sekitarnya Hari Jumat 16 Oktober 2020
Sadar menyampaikan, sedianya tiga wilayah tersebut bisa menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) bersamaan dengan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Pangandaran. Namun, karena terbentur moratorium pemerintah pusat, maka tiga wilayah itu urung mekar.
“Sementara yang diajukan dalam nota pengantar gubernur itu adalah tiga calon daerah persiapan otonomi baru, yaitu Bogor Barat, Garut Selatan, dan Sukabumi Utara. Ini sudah masuk amanat presiden, artinya proses ini sudah sangat lama terbentur karena adanya moratorium untuk pembentukan DOB dari pemerintah pusat,” jelas Sadar seperti dikutip dari PRFMnews dalam artikel, “DPRD Beberkan Tiga Wilayah di Jawa Barat yang Siap Dimekarkan, Salah Satunya Garut Selatan”.
Pemekaran di Bogor Barat, Sukabumi Utara, dan Garut Selatan adalah sebuah keniscayaan. Hal itu dilandasi padatnya jumlah penduduk dan jauhnya akses bagi warga dalam mengurus persyaratan administratif.
Baca Juga: Polisi Sebut Deklarator KAMI Sebarkan Kebencian Berdasarkan SARA
Baca Juga: Live Streaming Mola TV Everton vs Liverpool: Laga Penuh Emosional Tersaji Akhir Pekan Ini
“Ini menjadi kebutuhan untuk pemekaran, Bogor Barat dengan padatnya jumlah penduduk luasan geografisnya juga jumlah kecamatan yang ada. Demikian juga Kabupaten Sukabumi menjadi Sukabumi utara menjadi sangat kelihatannya sudah semua syaratnya terpenuhi, Garut Selatan juga,” ungkapnya.
Untuk memastikan kelaikan tiga daerah tersebut menjadi DOB di Jabar, Sadar mengaku pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pakar dan peneliti. Tak hanya itu, kepala daerah di kabupaten induk di setiap wilayah sudah diajak berbincang. Sehingga diharapkan keputusan yang diambil sudah tepat.
Saat ini, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sedang masuk pada tahap akhir yang nantinya jika sudah selesai semua berkas ajuan DOB ini bakal diajukan pada pimpinan DPRD untuk segera membuat nota kesepahaman antara DPRD dan Gubernur Jawa Barat.***(Haidar Rais/PRFMNenws)
