Network
Namun, katanya, masyarakat berharap ganti-untung yang sesuai dan berkeadilan.
"Harus menghargai bahwa masyarakat di sini tidak menolak pembangunan, mereka ikhlas demi fasilitas umum yang dibutuhkan," tuturnya.
Baca Juga: Link Download PowerDirector Pro Resmi, Nikmati Berbagai Fitur Menarik dan Mengesankan
Ke depan, Wagub Uu mendorong semua pihak yang akan melaksanakan pembangunan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens. Ditambah, perlu diutamakan musyawarah.
Pemerintah sendiri, menurut Wagub Uu, pada dasarnya berupaya memegang aturan yang ada payung hukumnya sebagai dasar membuat kebijakan.
Ia pun berharap keputusan bijaksana sebagai win-win solution segera hadir supaya ada titik temu bagi warga dan pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Berikut Ini Daftar Pekerja Palapa Timur Telematika Korban Pembantaian KKB di Puncak Papua
Wagub Uu juga telah merencanakan pertemuan antara warga dengan pihak Kementerian PUPR hingga BPN.
"Saya akan menjadwalkan ulang untuk membangun komunikasi antara masyarakat, Pemkot Bekasi, PUPR, termasuk kami di Gedung Sate," ucapnya.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Bekasi, Sudarsono, menyebut Pemkot Bekasi telah memfasilitasi masyarakat dengan Kementerian PUPR dan BPN untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini.
