Network
PURWAKARTA NEWS - Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus menuai kritikan dari berbagai pihak, mulai dari politisi, artis hingga komika.
Salah satu yang lantang mengkritisi kinerja KPI yaitu Sutradara sekaligus komika Ernest Prakasa.
Lewat akun Twitter, Ernest Prakasa mengaku kaget dan tak percaya lembaga penyiaran yang bertugas memberantas pornografi, justru melakukan tindakan yang cukup membuatnya miris.
Baca Juga: Mudahkan Pelayanan Masyarakat, Pemerintah Kota Bandung Hadirkan Gerai Pelayanan Publik
Bagaimana tidak? dalam satu pekan ini, setidaknya ada dua peristiwa mengecewakan terjadi yang sukses membuat Ernest Prakasa cukup geram.
Dari mulai perundungan dan pencabulan karyawan di lingkungan kerja KPI Pusat, sampai perizinan tampil Saipul Jamil di layar kaca.
"Ribut bicara moral, lupa melirik cermin. Komisi Pelecehan Indonesia," tulis Ernest Prakasa seperti dikutip dari akun Twitter @ernestprakasa.
Sebelumnya, Ernest Prakasa juga sempat menyoroti aksi media yang memberikan sorotan berlebihan pada momen pembebasan pedangdut Saipul Jamil.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Dorong Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19
Ernest Prakasa juga mengecam tindakan KPI yang membiarkan para terduga perundungan dan pelecehan di lingkungan KPI dibiarkan bebas begitu saja.
Melalui reels di akun Instagram miliknya, Ernest Prakarsa mengungkapkan kekecewaannya dengan mempertanyakan sikap KPI.
“Mantan narapidana pelecehan seksual di bawah umur, disambut bagai pahlawan di televisi. Ke mana KPI??? Oya lupa, KPI nya lagi nyoret-nyoretin biji pakai spidol,” tulisnya
Baca Juga: Lowongan Kerja 2021 PT Indofood, Perusahaan Cari Lulusan S1 Akuntansi Tugas Kerja Accounting Staff
"Jadi kalo saya pribadi mendengar kabar ini mengapresiasi sekali, langkah dari KPI yang sudah merespon fenomena ini dengan tegas, tapi semoga rekan-rekan di KPI lebih gercep lagi tidak menunggu viral, tidak menunggu ribut baru diproses," ucapnya.
Berita sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Muak dengan Sikap KPI, Ernest Prakasa Kembali Meradang: Komisi Pelecehan Indonesia" (Vidia Elfa Safhira/PR)
