Network
PURWAKARTA NEWS - Pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjanjikan vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020.
Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 19-59 tahun.
Karena itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mendesak, agar pemerintah transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Harus Fokus Kejar Target Vaksin Corona Dalam Negeri
Baca Juga: Dibutuhkan 72 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Warga Jabar
Menurutnya, anggaran merupakan amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
"Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas," kata Netty, Jumat 23 Oktober 2020.
Bila sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara, Netty meminta, pemerintah menunjukan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat.
vakiBaca Juga: IDI Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin Covid-19
"Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar, aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," jelasnya seperti dikutip dari RRI.
