Network
Baca Juga: Catat! Jokowi Enggak Bohong, Justru Tepati Janji Walau Pandemi
Termasuk di dalamnya upaya stimulus perekonomian yaitu kartu prakerja, program bantuan subsidi upah, penambahan nilai kartu sembako, keringanan pembayaran listrik dan juga lainnya.
Terkait kebijakan di bidang ekonomi, media massa juga menyoroti dan mengkritisi sejumlah hal.
Menurut Rustika, pertumbuhan ekonomi terus melemah akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini menjadi sorotan media.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen, dan di kuartal III 2020 yang diproyeksikan akan kontraksi minus 1,7 persen hingga 0,6 persen.
Baca Juga: Jokowi Diabadikan Sebagai Nama Jalan di Uni Emirat Arab, Lihat yuk!
Tak hanya itu, media massa juga menyoroti nilai tukar rupiah yang tertekan juga menjadi salah satu permasalahan ekonomi tahun ini. Rupiah terdampak kondisi pandemi COVID-19, yang juga diiringi dengan melemahnya IHSG.
Isu ekonomi lainnya yang mendapat sorotan kritis dari media adalah gelombang PHK yang mulai terjadi pada April 2020, hingga perusahaan sebesar Gojek pun dikabarkan melakukan PHK sebanyak 9 persen dari total karyawan.
Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, semenjak pandemi Covid-19, jumlah pekerja yang terkena PHK berjumlah 3,5 juta orang. Jumlah ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 10,3 juta orang.
"Utang negara masih menjadi isu yang masih sering disorot dan konsisten dibahas media mengenai Jokowi," kata Rustika.
Bahkan, Indonesia disebut sebagai negara dengan utang luar negeri terbesar ke-7 oleh World Bank. Presiden Jokowi juga dikritik sejumlah pengamat ekonomi, karena dalam masa pandemi pun pemerintah masih membuat utang baru di 2020. Utang negara tumbuh 5 persen dalam pemberitaan Agustus 2020.
Pada bidang sosial, sorotan media terbanyak adalah soal berbagai bantuan sosial, BPJS, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, yang meskipun kadang ada riak. Namun dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling bawah.
Baca Juga: Performa Lionel Messi Makin Nggak Karuan di Barcelona
Isu bidang Kesehatan, menjadi atensi terbesar media melalui informasi terkait penanganan COVID-19, vaksin, penyelenggaraan tes dan lainnya.
Pada bidang hukum, isu soal Papua, Omnibus Law (beririsan dengan politik), isu lama seperti Harun Masiku atau Novel Baswedan. Sementara, isu politik yang mengiringi Jokowi setahun terakhir adalah Pilkada Serentak 2020.
Menurut Rustika, terdapat dua isu besar yang muncul di media, yakni desakan pengunduran pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi COVID-19, dan keikutsertaan anak dan menantu Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dalam Pilkada Kota Solo, dan Bobby Nasution dalam Pilkada Kota Medan.
"Hal itu sempat menimbulkan narasi politik dinasti dan mendapatkan sentimen negatif dari publik. Sementara itu, Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya tengah membangun dinasti politik. Menurutnya, Gibran maupun Bobby mengikuti sebuah kompetisi yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan suaranya," tutur Rustika.
Catatan lain terhadap Jokowi adalah soal Omnibus Law, khususnya UU Ciptaker, yang juga masuk dalam 10 isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi.
Isu ini mendapat framing negative karena sempat menimbulkan gelombang demo dari kelompok buruh, mahasiswa, dan 212.
Hal tersebut cukup penting mengingat pesan yang ada di media (dan media sosial) tentang pemerintah dan Presiden Jokowi akan membangun persepsi yang pada gilirannya berperan sangat krusial.
Dia menambahkan, publik tidak hanya mengidamkan kepuasan atas kinerja pemerintah dalam bentuk fisiknya tetapi juga membutuhkan bangunan citra pemimpin melalui media.
"Persepsi dapat membangun afeksi, dukungan emosional, atau sebaliknya dapat memunculkan penolakan, ketidakpuasan dan perlawanan. Oleh karena itu, ke depan penguatan strategi komunikasi pemerintah agar lebih baik perlu menjadi perhatian Jokowi di tengah perang wacana di era digital seperti saat ini," kata Rustika.***
