Network
PURWAKARTA NEWS - Aktivitas Galian C di Kecamatan Sukatani, Purwakarta sekarang jadi polemik karena bikin sepanjang jalan jadi berlumpur, rusak, licin, dan banyak keluhan berdatangan dari masyarakat.
Masyarakat perlu tahu, berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin terkait dengan Pertambangan Galian C menjadi kewenangan Pemerintah Pusat setelah sebelumnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Purwakarta tidak berwenang mengeluarkan atau mencabut izin pertambangan tersebut atau dengan kata lain 'katempuhan buntut maungnya' saja.
Baca Juga: Jurus Purwakarta Kembangkan UMKM, Galeri Menong hingga Mobil Promosi
Kewenangan Pemda Purwakarta adalah memastikan bahwa aktivitas di lokasi tambang Galian C tersebut sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Setelah dicek ternyata banyak yang tidak sesuai.
Sidak Galian C di Sukatani Purwakarta, dipimpin langsung Bupati Anne Ratna Mustika dan jajarannya seperti DPMPTSP, Satpol PP, pada Selasa 26 Januari 2021.
Nimbrung hadir dalam sidak tersebut perwakilan dari ESDM Provinsi Jawa Barat, dan Satpol PP Jawa Barat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), M Nurcahya mengungkapkan banyak titik di lokasi Galian C Sukatani yang tidak berizin alias melanggar tata ruang.
Baca Juga: Dapatkan BST Rp300 Ribu Bagi Pemegang Kartu KIS, Cek Terdaftar di dtks.kemensos.go.id
