Network
PURWAKARTA NEWS - Komitmen pemerintah dalam melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di segala aspek kehidupan, tak pernah surut.
Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko di Jakarta, Selasa 8 Desember 2020, saat membuka Seminar Daring Komnas HAM tentang “Tiga Perempat Abad Indonesia Merdeka, Bagaimana Kepatuhan HAM di Negara Kita?” dilansir dari Antara.
Hal itu sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Agustus 2020 bahwa semua kebijakan harus mengedepankan perlindungan HAM dan pemenuhan aspek-aspek ramah lingkungan.
Baca Juga: Polri Dukung Komnas HAM Dalami Kematian Enam Pengikut Rizieq
“Intinya, negara hadir dalam melindungi HAM, hak konstitusional dan hak rasa aman warga negara,” kata Moeldoko.
Moeldoko menyampaikan sejumlah komitmen pemerintah dalam melindungi HAM setiap warga negara, yakni visi perlindungan HAM bersifat paripurna. Artinya, perlindungan HAM bersifat menyeluruh dan inklusif, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan semangat tanpa terkecualikan (no one left behind).
“Dalam hal ini, tidak boleh ada yang tertinggal dalam perlindungan dan penikmatan HAM termasuk penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Tenaga Kesehatan Prioritas Vaksinasi COVID-19 Tahap Awal
Komitmen lainnya adalah pemenuhan HAM yang menyeluruh merupakan bagian integral dari visi mencapai Indonesia yang tangguh dan maju.
“Hal ini sejalan dengan visi dan komitmen Presiden Jokowi di bidang HAM yang tak pernah berkurang,” ujar dia.
Komitmen selanjutnya adalah kehadiran negara dalam jaminan hak warga negara, termasuk rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang meliputi hak kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab, serta hak berpolitik yang yang dijamin oleh pemerintah secara konsisten.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Haramkan Pasukan BKPM Lakukan Pungutan Liar, Merugikan Negara!
Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah juga sedang mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Langkah lainnya yang sedang dikerjakan pemerintah adalah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP), dan pelaksanaan kota/kabupaten ramah HAM.
Moeldoko juga memastikan pemerintah terus menjaga stabilitas dan demokrasi secara berimbang.
“Pada satu sisi, stabilitas yang abai maka akan memunculkan anarkis. Di sisi yang lain, kalau demokrasi tidak terkelola dengan baik, tidak terkawal dengan baik oleh sebuah instrumen, maka kecenderungan anarkis itu akan mengganggu HAM,” ujar Mantan Panglima TNI itu.
Baca Juga: Bareskrim Polri Cabut dan Bakar Lima Hektare Ladang Ganja sampai Musnah
Dia mengatakan bahwa dasar negara adalah melindungi segenap bangsa. Maka dengan itu, pemerintah perlu mewujudkan stabilitas dan demokrasi yang berjalan beriringan tanpa ada beban.
Sebelumnya diberitakan Petugas Polda Metro Jaya menembak enam orang pengikut Rizieq Shihab lantaran melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang bertugas penyelidikan.
"Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan kepada anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak enam orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Senin 7 Desember 2020 dilansir dari Antara.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Tegaskan Senjata Api yang Disita Milik Anggota FPI Penyerang Polisi
Fadil menjelaskan kejadian itu terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM 50.***
