DPR Ingatkan Holding BUMN UMKM Harus Matang

- 5 Desember 2020, 23:01 WIB
Pekerja membatik di sentra batik seblang di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2020). Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu mengaku saat ini usaha kain batik mulai bergerak bangkit seiring sektor pariwisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan mulai bergeliat dan berangsur pulih. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp.
Pekerja membatik di sentra batik seblang di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2020). Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu mengaku saat ini usaha kain batik mulai bergerak bangkit seiring sektor pariwisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan mulai bergeliat dan berangsur pulih. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp. /BUDI CANDRA SETYA/ANTARA FOTO

PURWAKARTA NEWS - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding BUMN sektor UMKM perlu betul-betul dimatangkan mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara begitu besar.

"Sebagai sektor yang telah berkontribusi begitu besar terhadap PDB nasional, sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM," kata Amin dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu 5 Desember 2020 dilansir dari Antara.

Amin mengutarakan harapannya agar rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.

Baca Juga: Danny Pomanto Dipolisikan Keluarga Jusuf Kalla atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Oleh karena itu, ujar dia, Pemerintah harus menyiapkannya secara matang, dengan menyusun terlebih dahulu peta jalan Holding BUMN secara jelas.

"Dengan begitu pelaksanaan Holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik," ucap Amin.

Amin mengungkapkan pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting. Namun demikian, jangan sampai keberadaan holding malah mengurangi performa perusahaan.

Ia mencontohkan, BRI selama ini tidak hanya melayani bentuk program pembiayaan UMKM, KUR dan kredit tanpa agunan serta program kerakyatan lainnya, tapi juga menggarap sektor korporasi.

Baca Juga: KPK Tahan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Halaman:

Editor: Muhammad Mustopa

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini